NTT miskin, masih mau jadi PNS?

Planet Merdeka - Seorang teman Facebook di ibu kota pagi ini menulis sebuah tautan yang cukup nyentrik. "Enak yah, jadi PNS. Masuk Senin-Jumat, Sabtu-Minggu ikut senam," tulisnya di laman beranda. Ragam tanggapan puncul. Salah seorang facebookers menulis di laman komentar, "Gimana hasil tes kemarin yah?"

Siapa sih yang tak ingin jadi PNS di DKI Jakarta? Tahun 2015 lalu misalnya, Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) mewacanakan kenaikan gaji PNS sebesar Rp 13 hinga Rp 70 juta untuk menggenjotkan kinerja para pegawai. Dan usulan ini sudah disetujui Menpan RB Yuddy Chrisnandi melihat PAD DKI sebesar Rp 73 triliun dan belanja pegawai hanya 24 persen dari APBD.

Penulis yakin, status teman Facebook tadi tidak bermaksud menyindir PNS di DKI. Tapi berangkat dari kegundahannya akan menjadi nasib PNS di NTT.

Ada apa dengan PNS di NTT?

Menjadi PNS masih menjadi favorit bagi kalangan umum terutama bagi fresh graduate di NTT. Kenyataan ini tidak bisa kita pungkiri. Sebab, tingginya angka kelulusan dari universitas dari tahun ke tahun justru tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Pilihan menjadi PNS tetap menjadi tujuan utama setelah lulus kuliah, selain tempat kerja seperti Bank, media, rumah sakit, sekolah, dealer, hotel, restoran, biro wisata dan tempat kerja lain yang belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja.

Mirisnya, dari ribuan lulusan di puluhan universitas setiap tahunnya, banyak anak muda di NTT menjadi tenaga kerja sukarela. Program SM3T dua tahun lalu belum menjadi solusi untuk hal ini. Itupun belum terhitung dengan tenaga honorer yang diupah kecil (masih ada guru honorer yang digaji Rp 300 per bulan, itu kenyataan).

Haruskah menjadi PNS?

Informasi selengkapnya