Angka Stunting Papua Pegunungan Capai 37,5%: Dinkes Bergerak Tangani Penanganan Stunting di 8 Kabupaten

Dinas Kesehatan Papua Pegunungan gencar lakukan penanganan stunting di delapan kabupaten. Angka prevalensi stunting yang mencapai 37,5% menjadi perhatian serius. Bagaimana upaya mereka?

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Papua Pegunungan secara aktif menangani masalah stunting di delapan kabupaten. Langkah ini diambil menyusul tingginya angka prevalensi stunting di wilayah tersebut. Penanganan stunting menjadi prioritas utama demi kesehatan generasi mendatang.

Kepala Dinkes PP dan KB Papua Pegunungan, Isak Yikwa, mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Papua Pegunungan mencapai 37,5 persen. Angka ini tergolong sangat tinggi, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia, khususnya di Tanah Papua. Kondisi ini memerlukan intervensi cepat dan terpadu dari berbagai pihak.

Penanganan stunting ini dilakukan melalui berbagai upaya, termasuk koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemberian bantuan makanan tambahan berupa biskuit. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting. Fokus utama adalah pada tiga kabupaten dengan prevalensi tertinggi.

Angka prevalensi stunting di Papua Pegunungan yang mencapai 37,5 persen menjadi indikator serius terhadap kondisi gizi anak-anak di wilayah tersebut. Data ini menempatkan Papua Pegunungan sebagai salah satu daerah dengan tantangan stunting terbesar di Indonesia. Kondisi geografis dan aksesibilitas seringkali menjadi kendala dalam upaya penanganan.

Tiga kabupaten dilaporkan memiliki angka stunting yang paling tinggi di antara delapan kabupaten lainnya. Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Nduga menjadi fokus utama dalam program intervensi. Pemerintah daerah dan provinsi terus berkoordinasi untuk memastikan bantuan dan program tepat sasaran.

Sementara itu, lima kabupaten lain di Papua Pegunungan menunjukkan prevalensi stunting yang relatif lebih rendah. Kabupaten Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Yalimo, dan Lanny Jaya, meskipun masih menghadapi masalah stunting, angkanya tidak setinggi tiga daerah yang disebutkan sebelumnya. Perbedaan ini menunjukkan variasi tantangan di setiap wilayah.

Perbedaan prevalensi ini juga mengindikasikan bahwa pendekatan penanganan stunting harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Faktor-faktor seperti ketersediaan pangan, akses layanan kesehatan, dan tingkat pendidikan masyarakat berperan penting. Dinkes terus memantau perkembangan di seluruh kabupaten.

Penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan semata, melainkan memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Isak Yikwa menegaskan pentingnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengatasi masalah ini. Rapat koordinasi telah dilakukan untuk menyatukan visi dan misi.

Pendekatan multi-sektoral ini melibatkan dinas-dinas teknis terkait, seperti dinas sosial, dinas pertanian, dan dinas pendidikan. Setiap OPD diharapkan dapat berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tujuannya adalah menciptakan program yang komprehensif dan berkelanjutan untuk penanganan stunting.

Salah satu bentuk intervensi konkret yang telah dilakukan adalah pemberian makanan tambahan berupa biskuit kepada anak-anak yang membutuhkan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi esensial mereka. Distribusi makanan tambahan ini menjadi bagian dari upaya jangka pendek.

Dinkes Papua Pegunungan berharap bahwa dengan kerja sama yang solid, angka prevalensi stunting dapat menurun secara signifikan. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk mengukur efektivitas program. Komitmen bersama menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target penurunan stunting.