Imigrasi Pangkalpinang Deportasi Dua WNA Pakistan yang Galang Dana

Kantor Imigrasi Pangkalpinang mendeportasi dua WNA Pakistan karena melakukan penggalangan dana tanpa izin di wilayah tersebut.

Dua warga negara asing (WNA) asal Pakistan, berinisial MA dan SS, dideportasi dari Pangkalpinang, Bangka Belitung, karena melakukan penggalangan dana untuk kegiatan kemanusiaan tanpa izin resmi. Aksi mereka terungkap setelah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang menerima laporan dari instansi terkait. Kedua WNA tersebut hanya memiliki izin tinggal kunjungan untuk keperluan pra-investasi, bukan untuk kegiatan penggalangan dana.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, melalui Kasi Intelijen dan Penindakan Wahyu Purwanto, menyatakan bahwa MA dan SS telah dikenakan sanksi administratif berupa deportasi dan pencekalan. Mereka terbukti melakukan penggalangan dana di berbagai lokasi, termasuk rumah warga, tempat ibadah, dan toko-toko di Kota Pangkalpinang. Hal ini melanggar ketentuan izin tinggal yang mereka miliki.

Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi Pangkalpinang, yang berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pangkalpinang, mengkonfirmasi aktivitas penggalangan dana tersebut. Kedua WNA mengakui telah menerima sumbangan dari masyarakat. Tindakan tegas ini diambil untuk menegakkan aturan keimigrasian dan melindungi masyarakat dari aktivitas WNA yang tidak terdaftar dan berpotensi merugikan.

Tim Imigrasi Pangkalpinang melakukan pemeriksaan awal terhadap kedua WNA tersebut di Masjid Jami’ Al Iman, Air Itam, pada Senin (28/4). Setelah mendapatkan laporan dari salah satu instansi anggota Tim Pengawasan Orang Asing, pihak Imigrasi langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Hasil koordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pangkalpinang memastikan bahwa kegiatan penggalangan dana yang dilakukan kedua WNA tersebut tidak memiliki izin resmi.

Pemeriksaan lebih lanjut mengungkap bahwa kedua WNA ini tidak hanya menggalang dana di rumah-rumah warga, tetapi juga di tempat ibadah dan toko-toko. Hal ini menunjukkan adanya upaya sistematis dalam mengumpulkan dana tanpa pengawasan yang memadai. Kantor Imigrasi mengapresiasi kerja sama dengan berbagai instansi dalam mengungkap kasus ini.

Wahyu Purwanto menekankan pentingnya kerja sama antara masyarakat dan pihak berwenang dalam mengawasi aktivitas WNA di Indonesia. Ia mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas WNA yang mencurigakan kepada pihak Imigrasi.

Kedua WNA Pakistan tersebut hanya memiliki izin tinggal kunjungan dengan keperluan pra-investasi. Kegiatan penggalangan dana yang mereka lakukan jelas menyimpang dari izin yang diberikan. Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap aturan keimigrasian Indonesia.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas WNA di Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap WNA mematuhi aturan yang berlaku dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merugikan masyarakat atau negara. Pentingnya transparansi dan perizinan yang jelas dalam kegiatan kemanusiaan juga menjadi sorotan.

Pihak Imigrasi menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA. Mereka akan terus meningkatkan pengawasan dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan melaporkan setiap aktivitas WNA yang mencurigakan. Kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Laporan masyarakat akan membantu pihak Imigrasi dalam mencegah dan menindak aktivitas WNA yang ilegal.

Dengan adanya deportasi ini, diharapkan dapat menjadi efek jera bagi WNA lain yang ingin melakukan aktivitas serupa. Pemerintah akan terus berupaya untuk memperketat pengawasan dan memastikan bahwa setiap WNA di Indonesia mematuhi aturan yang berlaku. Ke depan, diharapkan akan ada mekanisme yang lebih efektif untuk mengawasi kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh WNA.

Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memberikan sumbangan. Sebaiknya masyarakat memastikan bahwa lembaga atau individu yang meminta sumbangan memiliki izin resmi dan kredibilitas yang jelas. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan dana yang dikumpulkan.