Ombudsman Usul Badan Sawit Nasional Perbaiki Tata Kelola Industri Sawit

Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional untuk memperbaiki tata kelola industri sawit Indonesia yang kompleks, dari hulu hingga hilir.

Jakarta, 12 Mei 2024 - Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, menyoroti perlunya perbaikan tata kelola industri sawit Indonesia. Beliau menekankan bahwa pembentukan Badan Sawit Nasional merupakan solusi utama untuk mengatasi permasalahan yang kompleks dalam industri ini, mulai dari perkebunan hingga pengolahan. Hal ini disampaikan dalam keterangannya di Jakarta pada Senin lalu, sebagai tindak lanjut dari diskusi terbatas yang diadakan pada Rabu, 7 Mei 2024.

Usulan pembentukan Badan Sawit Nasional ini muncul setelah Ombudsman melakukan kajian sistemik selama enam bulan terhadap 52 institusi terkait industri kelapa sawit di seluruh Indonesia. Kajian yang dilakukan pada tahun 2024 ini menghasilkan lima rekomendasi perbaikan untuk pemerintah.

Rekomendasi tersebut mencakup beberapa poin penting, termasuk penyelesaian masalah tumpang tindih lahan sawit dengan kawasan hutan, perbaikan sistem perizinan dan pendataan pekebun rakyat, penguatan regulasi pendirian pabrik kelapa sawit, kebijakan tata niaga yang menjamin harga Tandan Buah Segar (TBS) petani, dan yang terpenting, pembentukan Badan Sawit Nasional di bawah Presiden.

Ombudsman telah menyerahkan lima rekomendasi perbaikan kepada pemerintah. Salah satu poin penting yang diusulkan adalah pembentukan Badan Sawit Nasional. "Bagaimana tata kelola ini bisa ditertibkan? Solusinya satu. Maka, bentuklah Badan Sawit Nasional yang melingkupi persoalan sawit dari hulu ke hilir dalam satu atap," jelas Yeka Hendra Fatika. Badan ini diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh aspek industri sawit, sehingga permasalahan dapat ditangani secara komprehensif dan efektif.

Selain pembentukan Badan Sawit Nasional, Ombudsman juga merekomendasikan penyelesaian masalah tumpang tindih lahan sawit dengan kawasan hutan. Perbaikan sistem perizinan dan pendataan pekebun rakyat juga menjadi fokus utama. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak petani dan memastikan keberlanjutan industri sawit.

Penguatan regulasi pendirian pabrik kelapa sawit juga menjadi bagian dari rekomendasi. Regulasi yang kuat akan memastikan operasional pabrik sesuai standar dan ramah lingkungan. Terakhir, kebijakan tata niaga yang menjamin harga TBS di tingkat petani akan melindungi kesejahteraan petani sawit.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, menekankan pentingnya peran kelapa sawit bagi Indonesia dan dunia. "Tidak hanya penting untuk petani kita, tidak hanya penting untuk pengusaha kita, tidak hanya penting untuk negara kita, rupanya sawit telah menjadi komoditas dunia dan tidak ada makanan di dunia ini yang jauh-jauh dari minyak sawit," ungkap Rachmat.

Senada dengan hal tersebut, Bungaran Saragih, mantan Menteri Pertanian, menyebut industri kelapa sawit sebagai industri pertanian paling unggul di Indonesia. "Sawit merupakan primadona saat ini pada sektor pertanian kita ketimbang pertanian yang lain," katanya. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya industri sawit bagi perekonomian Indonesia.

Meskipun hilirisasi industri sawit Indonesia diakui sebagai yang terbaik di dunia, Yeka Hendra Fatika mengingatkan bahwa permasalahan masih terfokus di sektor hulu. Oleh karena itu, perhatian dan perbaikan di sektor hulu menjadi sangat krusial untuk keberlanjutan dan peningkatan industri sawit Indonesia.

Kesimpulannya, pembentukan Badan Sawit Nasional menjadi solusi strategis untuk mengatasi kompleksitas permasalahan dalam industri sawit Indonesia. Dengan mengintegrasikan seluruh aspek industri, dari hulu hingga hilir, diharapkan tata kelola industri sawit dapat diperbaiki dan keberlanjutannya terjamin.