Pemkot Semarang dan DPRD Sepakat: Sinergi Tangani Masalah Sampah!

Wali Kota Semarang tekankan pentingnya kolaborasi dengan DPRD untuk mengatasi masalah sampah yang semakin kritis di Kota Semarang, khususnya TPA Jatibarang yang hampir penuh kapasitas.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menekankan perlunya kerja sama yang erat dengan DPRD Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan sampah perkotaan. Pernyataan ini disampaikan pada Senin, 28 April 2023, saat menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) IV Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) di Semarang. Beliau menyatakan, "Sampah ini harus terkendali. Kami ingin mempercepat pengelolaan dan memperbaiki proses pengawasan anggarannya."

Permasalahan sampah di Semarang, khususnya pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang yang hampir penuh, menjadi fokus utama. Pemkot Semarang saat ini tengah merevisi mekanisme pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Langkah ini dianggap krusial untuk mengatasi permasalahan yang semakin mendesak.

Selain TPA Jatibarang yang hampir melebihi kapasitas, Pemkot Semarang juga berupaya meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di tempat-tempat pengolahan sampah (TPS) sebagai langkah awal penyaringan sampah sebelum sampai ke TPA. Hal ini menjadi bagian penting dari strategi menyeluruh untuk mengelola sampah di Kota Semarang secara berkelanjutan.

Agustina Wilujeng Pramestuti menjelaskan bahwa Pemkot Semarang memprioritaskan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang, termasuk percepatan implementasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Proyek PSEL yang sempat terhenti, kini kembali dihidupkan sebagai solusi efektif mengurangi timbunan sampah di TPA Jatibarang. "Perda PSEL sedang digodok. Dahulu kan sempat berhenti, ini minta diteruskan, supaya tahun ini kita bisa segera melaksanakan," tegas Wali Kota.

Revisi Perda PSEL menjadi langkah penting dalam upaya Pemkot Semarang untuk menyelesaikan masalah sampah. Kerja sama dengan DPRD sangat dibutuhkan untuk memastikan revisi tersebut berjalan lancar dan efektif. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot Semarang untuk mencari solusi jangka panjang dan berkelanjutan.

Ketua Umum Adeksi, Sigit K Yunianto, juga mengakui pentingnya sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan tugas kedewanan, termasuk dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah pun akan dibahas dalam program kerja Adeksi sebagai bentuk kolaborasi nyata antara eksekutif dan legislatif.

Selain membahas isu strategis seperti pengelolaan sampah, Munas VI Adeksi juga akan menggelar pemilihan ketua umum dan formatur kepengurusan baru. Munas ini diharapkan dapat membawa semangat baru bagi Adeksi untuk lebih progresif dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pariwisata Kota Semarang sebagai tuan rumah.

Pemilihan kepemimpinan baru ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Adeksi dalam menjalankan perannya sebagai mitra kerja pemerintah daerah. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam berbagai isu strategis, termasuk pengelolaan sampah.

Dengan adanya sinergi yang kuat antara Pemkot Semarang dan DPRD, diharapkan permasalahan sampah di Kota Semarang dapat segera teratasi. Munas Adeksi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi tersebut dan mencari solusi yang berkelanjutan bagi pengelolaan sampah di Kota Semarang.

Kolaborasi yang baik antara pemerintah kota dan DPRD sangat krusial untuk keberhasilan pengelolaan sampah. Dengan adanya dukungan dari DPRD, diharapkan program-program pengelolaan sampah yang dicanangkan Pemkot Semarang dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Permasalahan sampah di Kota Semarang membutuhkan solusi komprehensif dan kolaboratif. Sinergi antara Pemkot Semarang dan DPRD menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini. Implementasi PSEL dan revisi Perda terkait pengelolaan sampah diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang dan berkelanjutan.