Soeharto Berpeluang Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan Presiden ke-2 RI Soeharto berpeluang mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun ini setelah TAP MPR yang menjadi kendala sebelumnya dicabut.

Jakarta, 30 April 2024 - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, berpeluang besar memperoleh gelar pahlawan nasional tahun ini. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu lalu. Proses pengajuan gelar pahlawan untuk Soeharto telah berlangsung beberapa kali, sebelumnya diajukan pada tahun 2010 dan 2015.

Menurut Gus Ipul, secara normatif, semua persyaratan untuk menganugerahkan gelar pahlawan kepada Soeharto telah terpenuhi. "Secara normatif semua persyaratan untuk menjadikan Pak Harto sebagai pahlawan sudah terpenuhi," ujar Gus Ipul. Ia menjelaskan bahwa kendala sebelumnya adalah TAP MPR yang kini telah dicabut, membuka jalan bagi Soeharto untuk mendapatkan gelar tersebut.

Lebih lanjut, Mensos menjelaskan bahwa peluang ini muncul setelah dicabutnya TAP MPR yang sebelumnya menjadi penghalang. Dengan demikian, proses penetapan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto kini memiliki peluang yang lebih besar untuk terealisasi di tahun ini. Hal ini tentu menjadi kabar yang dinantikan banyak pihak, mengingat kontroversi yang selama ini menyelimuti sosok presiden kedua Indonesia tersebut.

Gus Ipul menjelaskan bahwa terdapat lebih dari 10 nama yang masuk dalam Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) untuk dipertimbangkan sebagai penerima gelar pahlawan nasional. Selain Soeharto, Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), juga termasuk dalam daftar tersebut. Tidak hanya tokoh nasional, sejumlah ulama dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Barat juga turut diusulkan.

Proses pengajuan diawali dari usulan masyarakat yang disalurkan melalui pemerintah daerah, mulai dari tingkat bupati/wali kota, gubernur, hingga akhirnya sampai ke Kementerian Sosial. Di setiap tingkatan, terdapat TP2GP daerah yang melakukan verifikasi dan penilaian terhadap usulan tersebut. Usulan yang lolos verifikasi kemudian akan dibahas oleh Dewan Gelar sebelum akhirnya diputuskan oleh Presiden.

Gus Ipul menambahkan bahwa Dewan Gelar akan memberikan pertimbangan kepada Presiden sebelum keputusan final diambil. Jumlah nama yang akan sampai ke Dewan Gelar belum dapat dipastikan, karena masih bergantung pada hasil pembahasan. Usulan dari tahun-tahun sebelumnya pun masih dapat dipertimbangkan kembali.

Mengenai target waktu, Gus Ipul berharap proses pengajuan dapat sampai ke Dewan Gelar sebelum Agustus. Keputusan final oleh Presiden diperkirakan akan dilakukan pada akhir Oktober atau November. "Akhir Oktober atau pada bulan November itu oleh Presiden. Kalau dari kami, tentu targetnya sebelum Agustus sudah bisa naik ke Dewan Gelar," pungkas Gus Ipul.

Proses pemberian gelar pahlawan nasional ini melibatkan berbagai tahapan dan pertimbangan yang matang. Dengan dicabutnya TAP MPR, peluang bagi Soeharto untuk mendapatkan gelar tersebut semakin terbuka lebar. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden setelah melalui proses evaluasi dan pertimbangan yang komprehensif dari Dewan Gelar.

Proses ini menunjukkan betapa pentingnya pertimbangan yang cermat dan komprehensif dalam menentukan siapa yang pantas mendapatkan gelar pahlawan nasional. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan penghargaan yang layak kepada tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa dan negara, sekaligus menjadi pembelajaran berharga bagi generasi penerus.