Terungkap! Mengapa IKAL Kalbar Jadi Garda Terdepan Perangi Mafia SDA dan Perkuat Nasionalisme di Kalimantan Barat

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melibatkan IKAL Kalbar untuk pengelolaan SDA berkeadilan dan memerangi praktik ilegal. Apa saja fokus utamanya?

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengambil langkah strategis dalam upaya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang adil. Mereka secara resmi melibatkan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Kalimantan Barat dalam inisiatif penting ini. Keterlibatan ini diharapkan mampu membersihkan praktik ilegal yang merugikan rakyat.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan komitmen Pemprov. Ia menyatakan bahwa banyak praktik ilegal masih terjadi di sektor pertambangan dan hasil hutan. Krisantus berharap IKAL Kalbar dapat membantu memberantas mafia SDA yang selama ini merugikan daerah.

Kekayaan alam Kalbar harus dikelola demi kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya korporasi. Oleh karena itu, para pelaku usaha dan investor diminta menumbuhkan kepedulian terhadap Kalbar. Tujuannya agar pembangunan berlangsung secara adil dan berkelanjutan di wilayah ini.

IKAL Kalbar diharapkan menjadi mitra strategis Pemprov dalam mengatasi berbagai tantangan. Salah satu fokus utamanya adalah memerangi praktik eksploitasi SDA yang tidak bertanggung jawab. Ini termasuk penambangan ilegal dan penebangan liar yang merusak lingkungan serta merugikan negara.

Krisantus Kurniawan menekankan bahwa Kalimantan Barat bukan sekadar objek eksploitasi. Wilayah ini adalah subjek penting dalam pembangunan nasional yang harus dijaga keberlanjutannya. Kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat setempat.

Keterlibatan IKAL Kalbar juga bertujuan untuk mendorong kesadaran para pelaku usaha. Mereka diharapkan memiliki rasa cinta terhadap Kalimantan Barat. Hal ini krusial untuk memastikan investasi yang masuk tidak hanya berorientasi keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan keadilan.

Selain pengelolaan SDA, IKAL Kalbar juga memiliki misi penting lainnya. Ketua DPD IKAL Kalbar, Brigjen Pol (Purn) Rudi Trenggono, menyatakan fokus pada penguatan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini menjadi krusial di tengah tantangan ideologi global yang semakin kompleks.

Rudi Trenggono menjelaskan bahwa ini adalah periode kedua IKAL Kalbar, setelah sebelumnya belum maksimal. Dengan semangat baru, mereka ingin memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila yang mulai tergerus. Terutama di kalangan generasi muda yang terpapar arus informasi digital.

Tantangan nasionalisme kini bergeser ke ruang-ruang digital, membutuhkan pendekatan baru. IKAL Kalbar akan masuk ke sekolah, ruang publik, dan komunitas. Tujuannya adalah membangun kesadaran berbangsa melalui edukasi yang relevan dan kekinian. Mereka akan menggunakan diskusi interaktif, media sosial, dan kajian berbasis komunitas.

Dalam menjalankan perannya, IKAL Kalbar juga akan menyusun kajian akademis. Kajian ini berfungsi sebagai masukan kebijakan bagi pemerintah provinsi. Isu-isu yang akan dikaji meliputi ketahanan nasional, keamanan perbatasan, migrasi, hingga tenaga kerja.

Rudi Trenggono menegaskan bahwa IKAL Kalbar bukan pengambil kebijakan. Namun, mereka ingin hadir sebagai pusat gagasan strategis yang relevan untuk Kalimantan Barat. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk berkontribusi secara intelektual dan praktis.

Optimalisasi peran alumni Lemhannas dari berbagai latar belakang sangat ditekankan. Mereka berasal dari akademisi, birokrat, aparat keamanan, dan praktisi. Konsolidasi para pemimpin di Kalbar ini diharapkan membangun provinsi yang lebih berdaulat dan sejahtera di masa depan.