Dinas Kesehatan DKI Dinilai Carut Marut, Anies Diminta Pantau Kinerja Dinkes DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto : Istimewa)

21 Februari 2019 10:36

Pola Gurita KKN Sistematis

Dinas kesehatan (dinkes) DKI Jakarta dinilai oleh berbagai kalangan sebagai dinas yang paling banyak masalah. Mulai dari kasus korupsi, kejanggalan proses lelang jabatan, sampai pada masih belum optimalnya pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas.

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Rahmatulloh mengatakan bahwa dari proses lelang jabatan 2018 saja sudah banyak kejanggalan namun oleh gubernur dan sekda tetap dilanjutkan sampai pelantikan pejabat hasil lelang yang bermasalah tersebut.

"Untuk posisi kadis (kepala dinas-red) kesehatan misalnya ada kejanggalan dimana insinyur masuk ke dalam kadidat kadis kesehatan yang mana hal ini menabrak UU ASN dan Permenkes." ujar Rahmatulloh.

Rahmatulloh juga menyanyangkan gubernur yang tetap melantik ditengah kontroversi soal lelang jabatan 2018 hangat diperbincangkan warga DKI.

"Seharusnya Anies menahan dulu pelantikan sampai ada klarifikasi dari sekda sebagai ketua tim pansel lelang jabatan kenapa ada insinyur masuk ke dalam kandidat kadis kesehatan ? Sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat" tegas Rahmatulloh.

Ir. Agus A. Chairudin, Dir. Exc. INFRA (INdonesia For tRansparency and Accountability) menyatakan bahwa dugaan korupsi di tubuh dinkes DKI sudah stadium 5. Sejak jaman Ahok korupsi berjejaring sudah dilakukan di dalam tubuh dinkes DKI, diawali dengan disposisi Ahok ke sekda untuk menunjuk PT. ASKES menjadi verifikator KJS yang belum ada payung hukumnya karena daat itu masih berlaku GAKIN/SKTM.

Selain itu menurut Agus Chaerudin, ada pengaturan posisi strategis di Dinas Kesehatan dimana posisi strategis tersebut dipegang oleh satu gerbong yang solid demi untuk melanggengkan Gurita KKN Sistematis mulai dari projab, pembangunan, pengadaan alkes sampai Cattering RSUD dan PHL.

"Ironisnya TGUPP diduga kuat sudah ikut nyaman dengan pola Gurita KKN Sistematis tersebut, sehingga Gubernur Anies Baswedan terkesan hanya tegas dalam retorika anti KKN yang nota bene malah menutup mata terjadinya keberlanjutan Korupsi dalam tubuh Dinas Kesehatan." tegas Agus Chaerudin

2 dari 2 halaman

Gubernur DKI Wajib Memonitor Kinerja Dinkes Dengan Ketat.

Sementara itu Asep Firdaus, Ketua DKI Gerakan Muda Nusantara (Gema Nusantara) juga menilai dinkes DKI saat ini masih sama dengan dinkes DKI saat jaman Ahok. Dimana dinkes DKI di isi oleh orang orang yang diduga terlibat kasus korupsi masa lalu sehingga kerja mereka saat ini adalah lebih fokus menghilangkan jejak korupsi masa lalu dan melanjutkan korupsinya di masa sekarang. Dampaknya adalah turunnya kualitas pelayanan kesehatan untuk warga DKI.

Asep Firdaus menjelaskan bahwa dibawah saat makin kacau balau. Di puskesmas kita lihat masih ada puskesmas yang tutup pendaftarannya jam 12, ada dokter gigi di puskesmas buka praktek pribadi dengan menggunakan fasilitas puskesmas, ada banyak petugas kesehatan yang tidak mengajukan ijin tapi bolos kerja karena kuliah, dan masih banyak puskesmas yang tidak ramah dalam melayani warga yang sakit.

Asep Firdaus juga menjelaskan bahwa hal yang sama terjadi juga di RSUD dimana warga masih mengantri sejak jam 4 pagi hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dokter yang praktek di poli hanya 1 orang sementara pasien menumpuk dan susahnya warga DKI pengguna BPJS jika harus membutuhkan pelayanan ICU, ICCU, NICU, PICU dan HCU.

"Untuk itu Gubernur DKI wajib memonitor kinerja dinkes dengan ketat. Jangan sampai dinkes hanya fokus kerja menghilangkan bukti dugaan korupsi masa lalu dan melanjutkan korupsinya di masa kini tapi tidak fokus terhadap kerja peningkatan pelayanan kesehatan untuk warga DKI." tegas Asep Firdaus (Ril/AG)

Merdeka.com tidak bertanggung jawab atas hak cipta dan isi artikel ini, dan tidak memiliki afiliasi dengan penulis
Untuk menghubungi penulis, kunjungi situs berikut : heritambora