Surat sudah beredar, kini guru dilarang beli PR ke siswa

Siswa harus belajar dari lingkungan juga

Sidik mengatakan, sebenarnya kebijakan larangan memberi PR ke siswa sudah diterapkan sejak tahun ajaran lalu setelah Disdik mulai menerapkan lima hari sekolah untuk siswa SMP.

Tetapi, larangan itu berupa imbauan yang disampaikan secara lisan ke masing-masing kepala sekolah. Hasil evaluasi, masih banyak guru yang memberikan PR kepada siswa.

Untuk itu, pada tahun ajaran baru ini, Dinas akan mengeluarkan surat edaran tentang larangan memberi PR ke siswa.

"Siswa juga butuh belajar di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sekarang banyak siswa yang tidak bisa membedakan mana daun salam mana daun kunyit.

Pendidikan seperti itu hanya ada di lingkungan keluarga," ujar Sidik.

Tujuan ditiadakannya PR bagi siswa

Jika tidak ada PR, lanjut Sidik, para siswa memiliki waktu banyak untuk berbaur dengan keluarga dan masyarakat.

Siswa bisa menggunakan waktunya di rumah untuk belajar memasak, bertanam, berkesenian, maupun kegiatan positif lainnya.

Siswa, lanjut dia, juga masih terus bisa melanjutkan belajar mengaji di TPQ maupun Madrasah Diniyah.

Selain itu, Sidik juga memantau pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah (PLS) untuk siswa baru pada hari pertama masuk setelah libur panjang.

Menurut dia, pelaksanaan PLS untuk sementara berjalan lancar. Dinas menekankan ke sekolah agar tidak ada perploncoan dalam pelaksanaan PLS.

Panitia pelaksanaan PLS juga tidak boleh melibatkan siswa. Semua panitia PLS diisi oleh para guru.

"Tadi pagi saya sempat keliling ke beberapa sekolah untuk melihat pelaksanaan PLS, semua berjalan lancar.
Pelaksanaan PLS untuk siswa SMP selama tiga hari," katanya.