Ada Potensi Rugikan Negara, MA Diminta Awasi Perkara Banding di PT Kalsel

Diduga ada pihak yang mengawal perkara ini hingga BBKS dikalahkan

Pada 1991 BBKS diketahui membeli tanah seluas 20 ribu M2 secara resmi melalui proyek nasional dengan membentuk Tim Operasional Pembebasan Tanah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah.

Dalam Tim, BPN Kabupaten Banjar sebagai Ketua Panitia, beranggotakan Direktorat Agraria, Camat Gambut dan Lurah Gambut serta pemerintah daerah setempat. Untuk itu BBKS mendapatkan SHM No.59.

Setelah BBKS menguasai fisik tanah selama 26 tahun, tiba-tiba pada 2017 tanah tersebut diklaim kepemilikannya oleh Anna Trisula dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Majelis hakim, yang terdiri dari Anna Muzayyanah (Ketua), Gesang Yoga Madyasto, SH (Anggota) dan Artika Asmal, SH (Anggota) kemudian memutuskan SHM No.59 yang dikuasai BBKS tidak sah karena belum dibaliknama setelah dibeli.

“Pertimbangan hukum ini aneh karena belum dibaliknamakan SHM No.59 yang dibeli bukan berarti sertifikat itu kemudian tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum,” kata Agung.

Untuk mempertahankan aset Pemda Kalsel ini, BBKS sudah meminta bantuan dari Kejaksaan Tinggi Kalsel, sebagai Kuasa Hukum di persidangan. Melihat keganjilan jalannya persidangan, bahkan kuasa hukum sempat walk out sebagai bentuk protes kepada sikap majelis hakim.

“Semua keganjilan dan keanehan itu kami laporkan ke MA,” kata Agung.

Diduga ada pihak yang mengawal perkara ini hingga BBKS dikalahkan. Karena itu MA diminta benar benar mengawasi jalannya persidangan banding di PT Kalsel.