Industri kelapa sawit menyerap tenaga kerja mencapai 5,5 juta orang dan pekerja tak langsung 12 juta.

Selama 3 tahun terakhir akibat Pungutan Ekspor CPO, jutaan petani sawit mengalami kemiskinan akibat pendapatan Petani tergerus dengan adanya pungutan ekspor CPO yang digunakan untuk mensubsidi Industri biodiesel milik konglomerat.

Pemerintah baru tersadar terkait nasib Petani Sawit ketika Menko Maritim turun tangan untuk memberikan masukan agar Pungutan Ekspor CPO ditiadakan, apalagi selama 3 tahun ekspor CPO banyak di tolak sejumlah negara di Eropa.

Dia menambahkan, atas perjuangan Menko Maritim, maka Menteri keuangan akhirnya mengeluarkan kebijakan membebaskan tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO).

Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak Maret sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.05/2019, dan Akan ditinjau kembali mulai 1 Juni 2019 dengan akan diberlakukannya kembali Pungutan Ekspor CPO. Tentu saja ini akan kembali membuat kesulitan ekonomi dan penurunan pendapatan petani plasma sawit di Indonesia.

Diketahui, petani Plasma Sawit menguasai sebanyak 41 persen lahan sawit dengan Iuas lahan mencapai 4,6 juta hektar dan menyerap tenaga kerja mencapai 5,5 juta orang dan pekerja tak langsung 12 juta.

Arifin berharap, Pemerintah Indonesia harus menjaga perkebunan dan industri sawit untuk mengatasi angka kemiskinan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB tahun 2030.