1. MERDEKA.COM
  2. >
  3. PLANET MERDEKA
  4. >
  5. METRO
Komunikasi Politik di Tengah Jebakan Ketidaktahuan

Penulis : Ronin Alkaf

15 Oktober 2020 23:30

Oleh :

Sofyan Herbowo
(Praktisi Public Affairs Director of Public Affairs Praxis PR)

Planet Merdeka - Ramai-ramai omnibus law atau UU Cipta Kerja yang baru disahkan pekan lalu setidaknya menggambarkan dua hal.

Pertama, kegagalan fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan yang seharusnya dijalankan partai politik di DPR. Proses pengambilan kebijakan di parlemen, idealnya mengakomodir penolakan kelompok masyarakat sipil yang telah lama disuarakan. Dari rapat Pendahuluan yang dimulai hingga 2 April 2020, hingga disahkan pada Sidang Paripurna pada 6 Oktober lalu, hanya mengundang Sebagian organisasi masyarakat sipil yang terdampak oleh UU Tersebut.

Dari sepuluh aspek yang diatur dalam UU ini, mulai dari peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM serta perkoperasian, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan dan sanksi hanya satu aspek industri dan satu isu tentang jaminan produk halal. Pembahasan terkait industri pertelevisian Bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis TV Indonesia (IJTI).

Pembahasan jaminan produk halal dibahas dengan mengundang PBNU dan PP Muhammadiyah pada 11 Juni 2020. Salah satu aspek krusial yang gagal dikomunikasikan adalah tentang perlindungan pekerja yang tidak pernah dibahas dengan mengundang serikat pekerja. Ditambah lagi, beredar banyak versi draft RUU Cipta Kerja tanpa ada satupun klarifikasi yang menjelaskan mana versi final dan resmi.

Kedua, kegagalan komunikasi politik Pemerintah dalam mensosialisasikan poin penting dalam UU Cipta Kerja sebelum diundangkan. Padahal pada 7 Februari 2020 Presiden Joko Widodo menandatangani surat pengantar RUU Cipta Kerja untuk dibahas di DPR. Artinya beban proses komunikasi politik terhadap RUU inisitaif Pemerintah ini merupakan tanggungjawab Pemerintah.

Sejak mulai dibahas sejak April, nyaris tidak ada satupun pejabat pemerintah yang muncul di media untuk menjelaskan esensi UU ini. Wacana yang berkembang di media juga berkutat seputar penolakan RUU Cipta Kerja. Komunikasi politik pemerintah yang tumpang-tindih dengan kekacauan komunikasi politik penanganan pandemi Covid-19 tidak membuat keadaan semakin membaik.

Baca Selanjutnya: Jebakan Ketidaktahuan...

Halaman

  • Merdeka.com tidak bertanggung jawab atas hak cipta dan isi artikel ini, dan tidak memiliki afiliasi dengan penulis
  • Untuk menghubungi penulis, kunjungi situs berikut : ronin-alkaf

KOMENTAR ANDA

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Artikel Lainnya