Mantan Pengurus Pusat Gugat IDI Ke Pengadilan

Judilherry : Perkumpulan, Yayasan itu harus ada pengawas internal

Sejumlah dokter tengah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI).

Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Judilherry Justam, mengatakan, gugatan ini dilakukan karena IDI disebutnya tidak mendaftarkan organisasinya sebagai badan hukum.

“PB-IDI telah melanggar ketentuan UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan tidak mendaftarkan diri sebagai badan hukum ke Kementerian Hukum dan HAM,” kata Judilherry dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, (18/10).

Mantan Wakil Ketua Dewan Penasihat Pengurus Pusat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ini mengungkapkan, telah melayangkan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh IDI.

“Misalkan IDI tidak memiliki status badan hukum sejak tahun 2009, apa yang terjadi kalau ada masalah hukum? IDI juga tidak punya pengawas, undang-undang keormasan menuntut bahwa perkumpulan, yayasan itu harus ada pengawas internal, IDI tidak punya, siapa yang koreksi kalau IDI tidak punya?,” ujar Judilherry.

“Yang utama, IDI itu tidak mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Dokter Layanan Primer dan Uji Kompetensi dokter yang namanya UKMPPD, itu uji kompetensi dokter yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan pemerintah,” lanjutnya.