Pelindo 2 Menggebu Wujudkan Poros Maritim Dunia, Ini Kata Managing Director IWGL

Mestinya Dengan Slogan CINTA Pelindo 2 Dapat Serius Merespon

Presiden Jokowi berjanji akan mengembalikan kejayaan maritim, bahkan berharap Indonesia dapat menjadi Poros Maritim Dunia.

Presiden Jokowi mengandalkan 4 BUMN untuk merealisasikan Poros Maritim Dunia yaitu Pelindo 1 , Pelindo 2, Pelindo 3 dan Pelindo IV untuk mendukung konektivitas tol laut dalam penyamarataan dari sabang sampai marauke. Dalam merealisasikan poros maritim dunia pemerintah membangun pelabuhan – pelabuhan.

Pelindo 2 yang menjadi parameter keberhasilan pemerintah dalam kerja nyatanya mewujudkan harapan pemerintah malah menyisakan berbagai masalah. Elvyn yang dipercaya menahkodai Pelindo 2 belum berhasil merealisasikan harapan tersebut.

Demikian ungkap Subhan Managing Direktor Indonesia Working Gruop For Labour (IWGL) dalam siaran pers yang dikirimkan pada Redaksi, Kamis (18/10/2018). “Jangankan melakukan pembangunan diberbagai daerah wilayah pelabuhan, di jakarta saja yang menjadi pusat manajemen Pelindo 2 masih terjadi berbagai problem.

“Dalam Mengurus flow gerbang New Priok Container Terminal one (NPCT 1) saja yang menyebabkan kemacetan berkilo meter setiap harinya tidak mampu. Ditambah soal pembebasan lahan sekitar NPCT 1 yaitu di wilayah kalibaru melipitu RW 08 RW 09 dan RW 010,” lanjut Subhan

Dikatakan Subhan. Dahulu sempet tersiar berita akan segera dibebaskan bahkan ada beberapa lokasi yang ditandai baik rumah maupun gudang di areal pelabuhan rakyat kalibaru oleh pelindo 2 (sejak awal pembangunan kalibaru port/NPCT 1), pelabuhan kalibaru yang dulunya merupakan pelabuhan rakyat (Pelra) pergudangan kayu dan pelelangan ikan asin padahal sesuai rencana awal dalam kajian mitsui.

Namun, Pembangunan yang hingga kini tidak mampu direalisasikan, info berkembang dalihnya dana tidak ada, padahal dana dari global bond, satu sisi lagi kondisi pelabuhan NPCT 1 tidak memiliki buffer zone untuk penampungan sementara kontainer, yang mungkin bisa jadi satu-satunya pelabuhan yang tidak memiliki area penampungan kontainer di dunia.

“Belum lagi berbagai soal ketenagakerjaan, maka wajar bila di katakan Dirut Pelindo 2 terlalu Ambisius mau jadi poros maritim dunia,” ujarnya. Menurut Subhan Managing Director IWGL, Pelindo 2 lebih baik berkaca ke dalam terlebih dahulu

Good Corporate Governance (GCG) masih lemah diantaranya banyaknya outsource dipekerjaan inti pelabuhan seperti; selevel kapten kapal hingga kru armada kapal pada anak perusahaan bumn pelindo 2 masa di outsource, itu termasuk pekerjaan inti bahkan anak perush tersebut sudah go publik (Tbk).

“Dimana nota Dinas Sudin Naker dan Ombudsman sudah terang agar mereka 42 orang yang di putus hubungan kerja (PHK)  sepihak dapat direkrut kembali sebagai pegawai tetap bukan outsource,” bebernya.

Juga Lanjut Subhan,  di bidang kesejahteraan karyawan antar anak perusahaan dan induk BUMN tersebut terlalu terlihat timpang antara satu sama lain bahkan pelindo 2 sebagai induk kalah jauh dibanding anak perusahaan BUMN tersebut. Untuk pegawai kelas terendah bisa mengalahkan level senior di induk perusahaan.

Belum lagi terkait lowongan pekerjaan yg belum mampu memprIoritaskan porsi lebih besar bagi calon pegawai dari masyarakat sekitar pelabuhan maupun jakarta utara bagi kantor pusat pelindo 2.

“Mestinya dengan slogan CINTA pelindo 2 dapat serius merespon apa yang diharapkan dampak positif atas keberadaan pelindo 2 bagi masyarakat sekitarnya yang merupakan stakeholder bukan lagi hanya melalui berbagai komunikasi seremonial belaka,” tandasnya.

Terkait dengan upah Buruh pelabuhan masih dibawah standar rata-rata pekerja pelabuhan, mestinya diberikan dukungan agar upah sektoral buruh maritim dapat di perhitungkan kekhususannya juga terkait pekerjaan yang mestinya dikerjakan oleh TKBM sesuai amanat UU ataupun SKB atau keputusan Kementerian sebagai satu-satu pihak yang melakukan pekerjaan bongkar muat baik dengan alat maupun tidak yaitu TKBM.

“Justru kini banyak yang di alihkan ke perusahaan outsource, serta belum lagi terkait waktu atau grup/kelompok kerja TKBM justru dikurangi dari seharusnya sejak 2 – 3 tahun terakhir ini. Padahal regulasinya sudah jelas untuk itu, kemana dana yang menjadi hak buruh selama ini secara akumulasi ? Mesti di buka ke publik dan di kembalikan ke buruh,” pungkasnya. (ril/red)