Polemik Suksesi Panglima TNI dan Potensi Ancaman Disintegrasi Bangsa

Dikhawatirkan situasi pemilihan Panglima TNI kali ini juga mengarah pada konflik internal matra.

Planet Merdeka - Pergantian Panglima TNI kali ini terasa seperti Pemilihan Presiden (Pilpres). Mulai terdengar perang narasi yang sangat keras dan vulgar. Situasi ini jelas tidak menguntungkan bagi institusi TNI. Selain bisa mengancam soliditas internal, di sisi lain bisa memicu terjadi nya disintegrasi bangsa. Dan ini berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

"Jabatan Panglima TNI memang tidak lepas dari variabel politik. Meski kita sadar TNI adalah institusi yang dilarang untuk berpolitik praktis," ujar Direktur Indo Strategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam, di Jakarta, Senin (18/10/2021).

Masalahnya, siapa sosok yang berhak mengangkat Panglima TNI adalah pejabat yang lahir dari proses politik, yakni Presiden. Karena itu, pemilihan Panglima TNI muncul dukung mendukung termasuk dari DPR. Meski demikian, Arif menilai proses tersebut masih dalam situasi terkendali.

"Yang perlu dijaga adalah menjaga soliditas internal TNI agar tetap solid. Tapi setelah terpilih TNI harus satu komando, siapapun Panglima TNI-nya," jelasnya.

Dengan demikian Ini juga merupakan PR bagi Panglima baru. Disini juga akan membuktikan rekam jejak karakter kepemimpinan masa lalu Panglima, apakah selalu solid di internalnya atau sebaliknya.

Arif mengakui, di sisi lain, pemilihan Panglima TNI kali ini juga menunjukkan bahwa aturan belum sepenuhnya di ikuti oleh para pejabat. Misalnya KASAD yang baru tahun ini melaporkan LHKPN - nya. Dimana seharusnya sudah harus melaporkan sejak pertama kali menjabat sebagai Kasad. Dan juga adanya pelanggaran UU TNI sebagaimana disampaikan oleh ICW, ketika Kasau dan Kasad menjabat sebagai Komisaris Utama pada BUMN. Jelas hal tersebut dilarang oleh UU TNI.

"Soal rangkap jabatan di BUMN dan soal LHKPN saya kira ini harus ditegakkan dan menjadi PR panglima TNI kedepan. Selain itu juga agar menunjukkan profesionalisme TNI," ujarnya.

Dikhawatirkan situasi pemilihan Panglima TNI kali ini juga mengarah pada konflik internal matra, dimana terjadi dukung mendukung yang tidak sehat. Ini sebagai bentuk politisasi jabatan Panglima TNI yang dijadikan batu pijakan untuk Pilpres 2024 nanti.

"Memang jabatan Panglima TNI strategis karena pasca purna rata-rata memiliki daya tawar politik sehingga dilirik oleh publik dan kekuatan politik," ungkapnya.