Suara Penolakan Alumni Atas Hasil MUBES X IKA UNPAD 2020

Pembajakan demokrasi.

Sejarah telah mencatat bahwa pembajakan demokrasi adalah sebuah pelanggaran serius terhadap humaniora. Bahkan karena tatanan demokrasi pula, ilmu pengetahuan berkembang begitu pesatnya.

Sejarah mencatat bahwa Panitia Mubes telah membuat dan menetapkan sendiri aturan mengenai tata cara pemilihan dalam Surat Keputusan Panitia Mubes sendiri pada tanggal 20 Februari 2020 (SK No. 006/MUBES/IKA-UNPAD/II/2020), dimana secara jelas berdasarkan Pasal 2 menyatakan bahwa sistem pemilihan menggunakan one man one vote (OMOV) dan tidak dapat diwakilkan. Sehingga jadi aneh, sekarang panitia menggunakan sistem perwakilan saat kontestasi sudah di ujung pemilihan.

Bagaimana logikanya aturan main yang sudah ditetapkan dengan menggunakan AD ART tahun 2016 diubah dengan aturan main dalam AD ART 2020 yang baru saja disahkan pada saat Mubes padahal Mubes X tahun 2020 seharusnya diadakan berdasarkan AD ART 2016.

Alumni UNPAD sangat kecewa

Panitia Mubes IKA Unpad telah menutup mata atau bahkan tidak memahami apa itu demokrasi dengan tetap saja menyandera demokrasi dalam Pemilu IKA Unpad. Kekeliruan pertama: secara arbitrer panitia meng-inisiasi metode pemilihan dengan perwakilan komisariat daerah (komda) dan komisariat fakultas (komfak). Kekeliruan kedua, membajak, lalu menyempitkan lagi demokrasi dengan membuat voting untuk memilih siapakah yang mempunyai hak suara dari delegasi yang hadir: kelima perwakilan komda dan komfak, atau satu hak suara dari kelima perwakilan komda dan komfak yang hadir.

Sodoran metode itu justru menjadikan Panitia Mubes IKA Unpad semakin ekstrim mengebiri prinsip-prinsip demorasi. Jauh dari masuk akal dan memalukan bagi civitas akademik yang menjunjung tinggi demokrasi sebagai presentasi konkret dalam sila ke-IV Pancasila.

Kami sebagai warga alumni UNPAD sangat kecewa sebab sejak awal kami menghendaki agar Pemilu IKA Unpad dilakukan secara langsung, one man one vote, satu orang satu suara secara keseluruhan. Semua alumni Unpad memiliki suara. Bukan diwakilkan pada komda dan komfak, apalagi oleh panitia dikerdilkan lagi.

Menolak legitimasi proses dan hasil pemilihan

Bagi kami, panitia Mubes IKA Unpad telah membuat sebuah simulakra atau hiper-realitas; menciptakan satu fakta bersimpang siur dengan rekayasa, sehingga menenggelamkan kebenaran demokrasi.

Hal ini sebuah ironi nyata, pasti telah dicatat oleh sejarah bahwa tidak ada demokrasi dalam Mubes X dan Pemilu IKA Unpad 2020.

Sebagai bagian dari Alumni, menyatakan sangat kecewa karena praktik pembajakan dan pengerdilan demokrasi, adanya penyingkiran hak suara seluruh alumni Universitas Padjadjaran.

"Yang Terhormat Akang Teteh Alumni Unpad, Sebagai salah satu bentuk protes saya atas pengebirian hak Alumni dan matinya demokrasi di rumah Alumni, Maka saya meninggalkan group ini,, saya tidak pernah memberikan kuasa atas hak pilih saya kepada siapapun" ungkap akun Hassan Lubis.

"Kami hanya menghendaki sebuah pemilihan yang sopan, jujur, transparan, demokratis, sebab ini bukan persoalan menang-kalah, tapi ingin melampaui ke hal yang lebih substansial, yaitu pembelaan terhadap kehidupan berdemokrasi".

Oleh karena, mengingat Panitia Mubes Pemilu IKA Unpad telah merampas hak alumni dalam proses pemilihan, maka sebagai bagian alumni dengan ini menolak legitimasi proses dan hasil pemilihan serta kontestasi pemilihan Ketua IKA UNPAD 2020 yang mengasilkan Ketua IKA UNPAD yang cacat demokrasi karena hasil dari sistem perwakilan yang merampas hak suara alumni.

Meminta diadakan kembali Pemilu Raya

Pemilihan melalui E-Voting adalah suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan pada era abad revolusi teknologi 4.0. Pemilihan melalui E-Voting tentunya lebih legitimate karena merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk menjaga hak pilih alumni dan juga menghindari timbulya klaster baru Covid 19 yang selalu didengung-dengungkan sebagai suatu justifikasi diadakannya pemilihan melalui sistem perwakilan.

"Seharusnya, Mubes IKA Unpad kemarin cukup memilih Caretaker ketua IKA, untuk nanti menyelenggarakan pemilu raya, selama pasca Pandemi, biar legitimate". jelas akun Hilman Mutasi.

Bagaimana mau "ngapungkeun" UNPAD menjadi world class university kalau IKA UNPAD merestui ada pengambilan paksa hak pilih para alumni yang merupakan prinsip demokrasi berlaku secara universal dalam tatanan peradaban dunia modern yang telah disepakati sebagai bagian dari sendi kehidupan kita bangsa Indonesia sejak 20 tahun lalu reformasi diperjuangkan.

Sejarah kelam ini sudah tercatat walaupun dipoles dengan berbagai macam justifikasi pembenaran disana-sini. Sebagai bagian dari alumni yang dirampas hak demokrasinya sudah selayaknya kita memperjuangkan pelurusan kekeliruan pemahaman demokrasi ala IKA UNPAD ini agar nilai dan prinsip demokrasi diletakan ke tempat semula.

"Pemimpin yang terpilih dengan mekanisme "susulumputan" hanya akan menghasilkan program kerja & pengurus yang "mucunghul&ngaleungit" tulis akun Chevi S Iskandar, sebagai bentuk protes.

Kami dengan ini menolak hasil MUBES X IKA UNPAD 2020 dan meminta agar diadakan kembali Pemilu Raya dengan mengakomodir hak suara alumni.