Terhambat Hutan Lindung, Jalan Lingkar Duri Perlu Persetujuan Menteri

Progres Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri.

PEMBANGUNAN Jalan Lingkar Barat (JLB) Duri, Kabupaten Bengkalis masih terus berlanjut. Proyek Multi Years (MY) Kabupaten Bengkalis Riau itu masih dihadapkan dengan persoalan lama, yaitu pembebasan Hutan Talang yang belum final.

" Kendala utama yaitu persetujuan pinjam pakai lokasi Hutan Talang, karena asset negara, " kata Bupati Bengkalis, Amril Mukminin dilokasi Jalan Lingkar Barat yang terhambat Hutan Talang di Balai Raja Duri, Senin (12/8/2019).

Bupati memohon kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Menteri Keuangan RI agar proses pinjam pakai Hutan Talang untuk kepentingan pembangunan jalan ini segera dituntaskan.

Dirinya prihatin, proyek yang sudah dibangun 7 tahun silam sebelum dia menjabat sebagai Bupati Bengkalis itu hingga kini belum rampung." Diujung dan pangkal oke, masa' ditengah-tengah gak bisa," ujarnya.

Dia menargetkan, Jalan Lingkar Barat itu cepat selesai dalam waktu dekat. " Tahun 2020 ini kita anggarkan lagi agar fungsional, tadi suratnya sudah saya teken, " kata Bupati.

Adapun usulan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk pembebasan lokasi hutan tersebut ada 2 opsi. Yang pertama membentang lurus sepanjang 2,8 KM dan pilihan lain yaitu akses yang hampir 5 KM.
" 2 opsi itu kita ajukan, mana yang disetujui itu yang dibangun, " ungkapnya sambil menunjuk lokasi Hutan Talang Balai Raja.

Bupati Amril berharap, KLHK dan Menteri keuangan dapat segera menyetujui pembebasan lahan tersebut. Sebab, jalan lingkar barat kedepan menjadi solusi kendaraan antar lintas agar tidak melewati kota yang menjadi pemicu laka lantas.

" Harapannya begitu, jalan ini rampung dan tidak bersinggungan dengan lokasi hutan lindung, mudah-mudahan cepat selesai dan bisa difungsikan, " katanya. (*)