Terlibat Dalam OTT KPK Terhadap Pegawai UNJ, Itjen Kemendikbud Tuai Kritik

Dianggap tidak memiliki peran sebagaimana mestinya

Planet Merdeka - Tindakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud), Muchlis R. Luddin, yang ikut dalam OTT KPK terhadap Pegawai UNJ dipertanyakan dan menuai kritik. Hal tersebut lantaran Itjen dianggap tidak memiliki peran sebagaimana mestinya.

Menurut alumni UNJ Retno Listiyarti, seorang Itjen itu mestinya melakukan pengawasan, pembinaan, hingga pencegahaan penyelewangan.

“Namun, ternyata pegawai Kemendikbud menerima gratifikasi,” ungkapnya, saat di acara diskusi online Kampus Merdeka bertajuk “Selamatkan Marwah UNJ Sekarang Juga” via Zoom, Rabu (27/5).

Diskusi yang diikuti oleh lebih dari 150 peserta tersebut menghadirkan pembicara, Dr. Cris Kuntadi, Mantan Auditor BPK, Dra. Retno Listiyarti, M.Si dan Supriyanto Prasaga, M.Hum, Direktur Lembaga Transformasi Sosial Indonesia.

Retno mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui persis hubungan keduanya. “Saya pikir tidak mungkin tiba-tiba ada asap tanpa ada api. Mungin ini tradisi. Saya menduga ada permintaan, makanya ada pemberian,” ujar Retno.

Ia menekankan harus melihat masalah dari semua sisi. Sebab kemungkinan besar, kata dia, yang seharusnya dibenahi adalah Kemendikbud.

“Jangan diarahkan ke UNJ saja. Tapi Kemendikbud diselidiki juga. Apakah betulan ada permintaan uang? Itulah tugas Itjen sendiri, mencari tahu apakah ada penyelewengan dan lain-lain. Kalau ada, harusnya lakukan pembenahan,” ungkapnya.

Retno menyarankan penyelesaian kasus dilakukan dengan pendisiplinan pegawai, bukan hukum.

“Saya berharap Mendikbud Nadiem memandang masalah dengan jernah dan adil. Saya juga berharap Kemendikbud melakukan pembenahan dan penyelidikan. Kalau memang tidak bersalah atau tidak ada upaya keterpakasaan memberi uang itu ya nanti bisa dibahas urusannya,” ujarnya.