Antrean Truk Mengular, Khofifah Minta Penambahan Kapal Pelabuhan Ketapang dan Aktifkan Pelabuhan Jangkar

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mendesak Kemenhub untuk segera menambah armada dan mengaktifkan Pelabuhan Jangkar sebagai solusi antrean di Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur. Apa penyebabnya?

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi meminta Kementerian Perhubungan untuk menambah armada kapal. Permintaan ini juga mencakup pengaktifan kembali Pelabuhan Jangkar di Situbondo. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengurai kepadatan dan antrean panjang yang terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang telah ditandatangani oleh Gubernur Khofifah pada Sabtu, 26 Juli malam di Ponorogo. Surat ini dijadwalkan untuk segera dikirimkan ke Kementerian Perhubungan pada Senin. Selain surat formal, komunikasi awal juga telah dilakukan melalui pesan singkat kepada Dirjen Hubla dan Direktur Transportasi ASDP.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Nyono, menegaskan bahwa meskipun pengelolaan Pelabuhan Ketapang berada di bawah PT ASDP, masalah antrean ini berdampak luas. Hal ini secara langsung memengaruhi arus logistik dan mobilitas warga Jawa Timur. Oleh karena itu, Pemprov Jatim merasa perlu untuk bersuara dan mendorong solusi konkret.

Antrean panjang yang kini menjadi pemandangan sehari-hari di Pelabuhan Ketapang bermula pasca insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025 lalu. Kejadian ini memicu evaluasi keselamatan ketat dari otoritas pelayaran KSOP Tanjungwangi, yang berujung pada penurunan drastis jumlah kapal yang diizinkan beroperasi.

Sebelumnya, sebanyak 15 kapal aktif melayani lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Namun, kini hanya enam kapal yang diperbolehkan beroperasi. Penurunan jumlah armada ini menjadi faktor utama penyebab kemacetan dan antrean yang tak terhindarkan.

Tidak hanya jumlah kapal, kapasitas angkut setiap kapal juga mengalami penyesuaian signifikan. Kapal-kapal yang sebelumnya mampu mengangkut hingga 20 kendaraan, kini hanya diizinkan membawa lima unit kendaraan. Pembatasan ini diterapkan karena penyesuaian beban dan panjang ramp door kapal LCT, yang selama ini menjadi andalan untuk mengangkut truk bertonase berat.

Imbas dari kondisi ini adalah antrean truk, khususnya truk-truk bertonase berat, yang mengular hingga puluhan kilometer. Truk-truk ini harus menunggu lebih lama karena minimnya kapal LCT yang beroperasi, memperlambat distribusi barang dan logistik di wilayah tersebut.

Untuk mengatasi krisis ini, Gubernur Khofifah tidak hanya fokus pada penambahan kapal di Ketapang. Beliau juga mengusulkan pengaktifan Pelabuhan Jangkar di Situbondo sebagai alternatif vital. Pelabuhan Jangkar dinilai memiliki potensi besar untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Ketapang.

Pengaktifan Pelabuhan Jangkar dapat dilakukan dengan memilah truk bertonase 40 ton ke bawah melalui jembatan timbang Sedarum Pasuruan, lalu dilewatkan melalui pelabuhan ini. Namun, implementasi solusi ini memerlukan deviasi kapal feri kapasitas besar yang mampu melayani rute langsung dari Jangkar ke Gilimanuk.

Meskipun pengelolaan pelabuhan penyeberangan Ketapang sepenuhnya berada di bawah PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Pemprov Jatim tetap mengambil inisiatif. Masalah ini dianggap menyangkut hajat hidup masyarakat dan kelancaran arus logistik di Jawa Timur, sehingga intervensi dari pemerintah provinsi menjadi krusial.

Otoritas keselamatan pelayaran dan izin operasional kapal berada di bawah kewenangan Syahbandar Tanjungwangi Ditjenhubla dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Koordinasi lintas instansi ini diharapkan dapat mempercepat proses penambahan kapal dan pengaktifan pelabuhan alternatif.

Dinas Perhubungan Jatim telah melakukan komunikasi intensif dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur-Bali. Komunikasi ini bertujuan untuk meminta percepatan respons atas surat yang telah dilayangkan oleh Gubernur Khofifah.

Pihak Pemprov Jatim terus mendorong agar segera ada penambahan kapal berkapasitas besar. Kapal-kapal ini diharapkan mampu beroperasi di Pelabuhan Ketapang sesuai dengan isi surat resmi Gubernur kepada Menteri Perhubungan. Penambahan ini dianggap sebagai solusi paling efektif untuk mengembalikan kelancaran arus transportasi.

Nyono menjelaskan bahwa kondisi saat ini sangat mendesak. Dari 15 kapal yang semula aktif, kini hanya enam yang beroperasi dengan kapasitas angkut yang jauh berkurang. Situasi ini jelas menyebabkan antrean panjang yang merugikan banyak pihak, terutama sektor logistik dan transportasi.

Harapan besar diletakkan pada respons cepat dari Kementerian Perhubungan. Dengan penambahan armada dan pengaktifan Pelabuhan Jangkar, diharapkan antrean panjang di Pelabuhan Ketapang dapat segera teratasi. Ini akan berdampak positif pada kelancaran distribusi barang dan mobilitas warga di Jawa Timur.