DPR Dukung Kampung Nelayan Modern di Mandalika, Solusi untuk Nelayan Terdampak KEK?

Anggota DPR Kawendra Lukistian mendukung pembangunan kampung nelayan modern di Mandalika untuk membantu nelayan terdampak proyek KEK, menawarkan solusi tempat tinggal dan peningkatan ekonomi.

Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyatakan dukungannya terhadap pembangunan kampung nelayan modern (Kalamo) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dukungan ini muncul sebagai respons terhadap kondisi nelayan yang terdampak proyek KEK Mandalika. Kawendra melakukan peninjauan langsung ke kampung nelayan di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pada Senin, 5 Mei 2024, untuk melihat kondisi di lapangan.

Menurut Kawendra, pembangunan Kalamo merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang bertujuan mentransformasi kehidupan nelayan, baik dari segi infrastruktur maupun peningkatan kapasitas masyarakat. Ia melihat program ini sebagai solusi tepat bagi nelayan yang terdampak pembangunan KEK Mandalika. "Tadi saya komunikasi dengan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) RI melalui staf khususnya, masih ada masyarakat yang terdampak proyek KEK Mandalika dan menanyakan apa program dari KKP RI. (Mereka) menyampaikan ada program kalamo yakni kampung nelayan modern," ujar Kawendra.

Kawendra, yang juga anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, menekankan pentingnya validitas data dalam pengajuan pembangunan Kalamo. Ia menjamin dukungan DPR RI untuk menyampaikan usulan tersebut ke KKP. "Jadi nanti kampung nelayan modern ini di-support oleh pemerintah pusat seperti tempat pelelangan, tempat jual beli. Yang penting diajukan saja dulu dan datanya harus valid, tinggal kami sampaikan ke KKP RI," tambahnya.

Pembangunan kampung nelayan modern ini membutuhkan kolaborasi antar kementerian. KKP akan menangani aspek kelautan dan perikanan, sementara Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan berperan dalam penyediaan lahan. Kawendra menegaskan perlunya mencari lahan negara khusus untuk pembangunan Kalamo. "Harus cari area khusus yang bisa digunakan untuk teman-teman nelayan, yang jelas kami dari DPR akan mendukung untuk para nelayan yang berada di KEK Mandalika ini," tegasnya.

Kawendra berharap Kalamo tidak hanya mengatasi permasalahan nelayan, tetapi juga mendukung pengembangan pariwisata di KEK Mandalika. "Program ini diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal yang disinergikan dengan pariwisata," katanya. Ia optimistis Kalamo akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan nelayan dan perekonomian daerah.

Selain infrastruktur, program ini juga akan fokus pada peningkatan kapasitas nelayan. Pelatihan dan pendampingan akan diberikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan nelayan dalam mengelola usaha perikanan mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan.

Salah satu nelayan di KEK Mandalika, Ibu Rumenang, mengungkapkan harapannya agar pemerintah menyediakan tempat tinggal bagi nelayan yang rumahnya terdampak pembangunan. "Saya ingin pemerintah membangunkan kami rumah," katanya. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya nelayan tinggal di lahan negara karena tidak memiliki lahan sendiri.

Ibu Rumenang dan warga lainnya berharap adanya program relokasi rumah untuk memberikan tempat tinggal yang layak. "Kami sudah lama tinggal di kawasan ini. Kami ingin dibangunkan rumah relokasi," tambahnya. Pernyataan Ibu Rumenang menjadi gambaran nyata kebutuhan mendesak akan solusi tempat tinggal bagi nelayan yang terdampak pembangunan KEK Mandalika.

Program kampung nelayan modern diharapkan dapat menjawab harapan nelayan seperti Ibu Rumenang. Selain tempat tinggal yang layak, program ini juga diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap pasar dan meningkatkan pendapatan mereka. Dengan demikian, pembangunan KEK Mandalika dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.