Gubernur Gorontalo Soroti Dampak Pertambangan: Perubahan Ekonomi dan Lingkungan Jadi Perhatian Utama

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mengingatkan dampak sosial dan lingkungan dari pertambangan serta pentingnya hilirisasi pertanian untuk ekonomi lokal.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyoroti potensi dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul akibat perkembangan sektor pertambangan di wilayahnya. Gusnar mengingatkan bahwa meskipun pertambangan dapat membawa lonjakan ekonomi, perubahan pola pikir masyarakat dan kerusakan lingkungan harus diantisipasi dengan serius. Ia juga menekankan pentingnya hilirisasi pertanian sebagai solusi untuk mempertahankan nilai tambah hasil pertanian di daerah.

Gusnar mengungkapkan kekhawatirannya bahwa masyarakat yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian akan beralih ke pertambangan setelah mulai beroperasi. Ia mencontohkan pengalaman di Sulawesi Tengah, khususnya Morowali, yang mengalami kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang masif. "Saya khawatir, ketika pertambangan mulai beroperasi, masyarakat yang selama ini bekerja di sektor pertanian, seperti jagung dan padi sawah, akan berbondong-bondong beralih ke pertambangan," ujar Gusnar.

Untuk mencegah dampak negatif serupa terjadi di Gorontalo, Gusnar mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperhatikan dampak lingkungan secara serius. Ia juga menekankan perlunya dukungan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, untuk mendorong investasi di sektor hilirisasi pertanian agar mampu meningkatkan perekonomian lokal.

Gusnar menekankan perlunya antisipasi dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul akibat perkembangan sektor pertambangan. Ia mengajak semua pihak untuk belajar dari pengalaman daerah lain yang mengalami kerusakan lingkungan akibat pertambangan yang tidak terkendali. Langkah-langkah pencegahan harus diprioritaskan untuk menjaga kelestarian lingkungan di Gorontalo.

Selain itu, Gusnar juga menyoroti pentingnya hilirisasi pertanian sebagai solusi agar nilai tambah hasil pertanian tetap berada di daerah. Saat ini, Gorontalo dikenal sebagai penghasil jagung, namun produk jagung tersebut banyak dikirim keluar daerah tanpa pengolahan lebih lanjut. Hal ini menyebabkan potensi ekonomi daerah kurang optimal.

Gusnar menjelaskan bahwa jagung yang dihasilkan di Gorontalo justru dikirim ke daerah lain yang memiliki industri pengolahan jagung. "Jagung yang kami hasilkan justru dikirim ke Sumatera Barat yang memiliki industri pengolahan jagung, sehingga nilai tambah dan fiskal berada di luar Gorontalo," jelasnya. Oleh karena itu, ia meminta dukungan pemerintah pusat untuk mendorong investasi di sektor hilirisasi pertanian.

Isu dana bagi hasil (DBH) 20 persen dari produksi pertambangan juga menjadi perhatian serius pemerintah provinsi Gorontalo. Gusnar menyoroti perlunya transparansi dan kejelasan mekanisme perhitungan DBH agar manfaat ekonomi dari pertambangan dapat dirasakan maksimal oleh daerah. Kejelasan mengenai bagaimana pengukuran produksi pertambangan dilakukan sangat penting.

Gusnar menekankan perlunya kejelasan mengenai berapa kilogram emas yang dihasilkan agar dana bagi hasil 20 persen ini jelas dan dapat diakses secara tepat. Pemerintah provinsi saat ini masih mendiskusikan mekanisme perhitungan DBH ini untuk memastikan bahwa daerah mendapatkan haknya secara adil dan transparan. "Kami masih mendiskusikan bagaimana pengukuran produksi pertambangan, berapa kilogram emas yang dihasilkan, agar dana bagi hasil 20 persen ini jelas dan dapat diakses secara tepat," kata Gusnar.

Gubernur Gorontalo menyampaikan perhatian serius terhadap perubahan ekonomi yang akan terjadi dengan mulai beroperasinya industri pertambangan di wilayahnya pada awal 2026. Menurutnya, pertambangan akan membawa lonjakan ekonomi bagi daerah, namun konsekuensi terhadap lingkungan hidup dan perubahan mindset masyarakat menjadi tantangan besar yang harus diatasi bersama.

Dengan beroperasinya industri pertambangan pada awal 2026, Gusnar memprediksi adanya lonjakan ekonomi di Gorontalo. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perubahan mindset masyarakat dan dampak terhadap lingkungan hidup harus menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengelola potensi ekonomi ini secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.