Indef Peringatkan: Praktik Oplos Beras Ancam Stabilitas Sosial dan Kepercayaan Publik

Praktik oplos beras dinilai Indef sangat berbahaya, tidak hanya merusak pasar pangan tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap negara.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) baru-baru ini menyoroti bahaya praktik pengoplosan beras di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menciptakan distorsi di pasar pangan, tetapi juga berpotensi merusak efektivitas kebijakan pemerintah. Apabila dibiarkan meluas, dampaknya bisa sangat serius bagi masyarakat.

Menurut Kepala Pusat Makroekonomi Indef, Rizal Taufiqurrahman, praktik ini dapat meruntuhkan kepercayaan publik. Masyarakat yang menemukan beras subsidi tidak sesuai mutu akan merasa dikhianati. Kondisi ini dapat memicu ketidakstabilan harga dan memperlebar jurang antara regulasi dengan realitas di lapangan.

Pemerintah didesak untuk bertindak tegas dan sistematis dalam mengatasi masalah ini. Rizal menekankan pentingnya sistem yang mampu menutup celah penyimpangan. Tanpa intervensi yang kuat, praktik pengoplosan beras akan terus berulang dan merugikan banyak pihak.

Praktik pengoplosan beras memiliki konsekuensi yang jauh melampaui kerugian finansial semata. Indef menggarisbawahi bahwa tindakan ini secara fundamental merusak efektivitas kebijakan pangan nasional. Hal ini pada gilirannya menciptakan distorsi pasar yang signifikan, mengganggu mekanisme penawaran dan permintaan yang sehat.

Salah satu dampak paling krusial adalah potensi runtuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat menemukan bahwa beras yang mereka beli, bahkan dari program subsidi, tidak sesuai mutu atau bobot, kredibilitas negara sebagai penyedia pangan akan dipertanyakan. Situasi ini dapat memicu ketidakpuasan dan gejolak sosial yang tidak diinginkan.

Dalam jangka panjang, praktik pengoplosan beras berpotensi menciptakan ketidakstabilan harga yang berkelanjutan. Fluktuasi harga yang tidak wajar akan merugikan konsumen dan petani. Kondisi ini juga memperbesar jurang antara regulasi yang telah ditetapkan pemerintah dengan kenyataan pahit di pasar.

Modus operandi pengoplosan beras terus berlanjut dan berkembang karena beberapa kelemahan sistemik dalam pengawasan. Rizal Taufiqurrahman dari Indef menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan pada titik distribusi akhir menjadi salah satu celah utama. Kurangnya kontrol efektif di lapangan memungkinkan pelaku untuk beraksi tanpa hambatan berarti.

Selain itu, absennya sistem pelacakan yang kredibel juga turut memperparah masalah ini. Tanpa mekanisme yang jelas untuk melacak asal-usul dan pergerakan beras, sulit untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku pengoplosan. Hal ini diperparah dengan longgarnya mekanisme kontrol terhadap mitra distribusi Perum Bulog.

Rantai distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang panjang dan kurang transparan juga menjadi faktor penting. Kondisi ini menciptakan ruang yang luas bagi aktor-aktor di hilir untuk menyisipkan praktik pengoplosan secara sistematis. Rizal menambahkan bahwa tidak adanya early warning system berbasis data dan pembenahan tata kelola logistik memperburuk situasi. Selama keuntungan ekonomi masih menggiurkan dan sanksi tidak efektif, praktik ini akan terus berputar.

Untuk mengatasi praktik pengoplosan beras, Indef merekomendasikan perubahan pendekatan dari yang reaktif menjadi proaktif dan sistemik. Pemerintah perlu beralih dari razia atau inspeksi dadakan ke sistem pengawasan cerdas yang terintegrasi. Pendekatan forensik juga diperlukan untuk menelusuri akar masalah secara mendalam.

Digitalisasi rantai distribusi CBP menjadi langkah krusial yang diusulkan. Implementasi sistem pelacakan QR atau barcode yang dapat dimonitor secara publik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pembaruan sistem mitra Bulog, audit berkala, dan pembentukan daftar hitam bagi pelaku oplosan harus menjadi standar kebijakan yang tidak bisa ditawar.

Rizal menegaskan pentingnya mekanisme sanksi administratif yang keras, termasuk pencabutan izin permanen dan pemiskinan korporasi pelaku. Tanpa efek jera yang kuat, praktik pengoplosan akan terus berulang dengan modus yang berbeda. Pengentasan kejahatan pangan juga memerlukan kerja sama antarkementerian yang bersifat sistemik, bukan hanya koordinatif.

Kementerian Pertanian dan Bulog harus bersinergi membentuk sistem pemantauan mutu dan distribusi yang real-time. Aparat Penegak Hukum (APH) juga perlu membentuk unit khusus yang menangani pelanggaran di sektor pangan strategis. Semua aktor, termasuk pemerintah daerah, harus bekerja dalam satu kerangka pengawasan yang terukur, terpantau, dan dapat diintervensi dengan cepat saat terjadi penyimpangan.