Pemkot Bandung meningkatkan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung mengalami keracunan massal usai mengonsumsi makanan program tersebut.

Badan POM bekerja sama dengan puskesmas untuk mencegah keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah beberapa kasus keracunan terjadi di beberapa daerah.

Pemerintah Kabupaten Bogor membentuk tim pengawas untuk menindak produk makanan mengandung unsur babi yang tidak tercantum pada label kemasan, menyita ribuan produk dari beberapa distributor.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memimpin sidak pengawasan peredaran jajanan mengandung unsur babi di sejumlah toko modern, menemukan beberapa produk telah ditarik dan memberikan peringatan tegas kepada pelaku usaha.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan mengungkap temuan mi kuning mengandung formalin di Pematangsiantar, Sumatera Utara, dengan total barang bukti senilai Rp20 juta dan kini tengah dalam proses penyidikan.

Pemerintah Kota Bengkulu, BPOM, dan MUI Provinsi Bengkulu terus melakukan pengawasan ketat terhadap produk pangan, memastikan tidak ada jajanan anak yang mengandung unsur babi meskipun beberapa produk serupa telah ditemukan di tempat lain.

Pemerintah Kota Jakarta Timur akan menelusuri sumber produk pangan berbahaya yang ditemukan di pasar tradisional untuk memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) memeriksa keamanan pangan di enam pasar tradisional untuk memastikan produk yang dijual layak konsumsi dan bebas dari zat berbahaya.

BPOM dan BPJPH mengajak masyarakat aktif melaporkan produk pangan olahan yang dicurigai tidak aman atau tidak halal melalui kanal resmi, demi keamanan dan jaminan produk halal.

Bulog Sumbar gencar melakukan pengawasan untuk mencegah beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oplosan, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan membentuk Satgas, meskipun hingga kini belum ditemukan kasus serupa di wilayah tersebut.

BBPOM Makassar meningkatkan pengawasan keamanan pangan menjelang Lebaran untuk melindungi masyarakat dari produk pangan yang tidak aman dan memastikan produk yang beredar memenuhi standar.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengajak pemerintah daerah mengawasi kualitas gabah untuk penyerapan Bulog, demi menjaga stok pangan dan kesejahteraan petani.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 1,94 persen dari 4.958 sampel takjil mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan rhodamin B, meskipun sebagian besar memenuhi syarat keamanan pangan.

BPOM menemukan 35.534 produk pangan melanggar aturan jelang Lebaran, didominasi produk tanpa izin edar yang banyak ditemukan di Jakarta.

Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan Maluku Utara memperketat pengawasan lalu lintas komoditas pangan di Jailolo menjelang Idul Fitri untuk memastikan keamanan dan kelayakan konsumsi masyarakat.

Badan Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku gencar melakukan pengawasan peredaran pangan di Ambon jelang Idul Fitri untuk memastikan keamanan dan kualitas bahan pangan bagi masyarakat.

Dinas Pertanian Kulon Progo perketat pengawasan produk pangan, terutama daging, jelang Lebaran 2025 untuk mencegah peredaran daging glonggongan dan pangan tak layak konsumsi.

Balai Besar POM Banjarmasin menemukan produk makanan kedaluwarsa, tanpa izin edar, dan kemasan rusak di minimarket Kabupaten Hulu Sungai Selatan; minimarket diberi peringatan tertulis.

Balai POM Ambon tingkatkan pengawasan keamanan pangan di Pasar Inpres Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, jelang Ramadhan dengan melakukan pengujian sampel dan edukasi masyarakat.

Satgas Pangan Polri menyelidiki temuan beras kemasan yang takarannya tidak sesuai dengan label, merespon laporan warga dan video viral di media sosial.