Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Ketua KPU Kabupaten Kaur, Muklis Ariyanto, dari jabatannya karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah merehabilitasi nama baik Ketua KPU dan Komisioner Bawaslu Karawang setelah terbukti tidak melanggar kode etik dalam Pilkada 2024.

Empat mantan komisioner DKPP mengajukan uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, meminta DKPP menjadi lembaga mandiri seperti KPU dan Bawaslu, terlepas dari kendali Kemendagri.

Pemungutan suara ulang (PSU) berulang dalam Pilkada 2024 menimbulkan tantangan besar terkait efisiensi anggaran, keadilan, dan penegakan hukum; sinergi antarpihak sangat dibutuhkan untuk proses yang efektif dan adil.

Bawaslu Sulsel mendesak KPU Sulsel menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Palopo terkait dugaan pelanggaran administrasi oleh Cawawali Palopo, Akhmad Syarifuddin, yang berpotensi berujung diskualifikasi.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang terhadap anggota Bawaslu Tana Toraja yang diduga menyebarkan informasi hoaks soal 801 pemilih terancam kehilangan hak pilih di Pilkada 2024.

Empat komisioner KPU Banjarbaru diberhentikan tetap oleh DKPP karena melanggar kode etik, dan kini digantikan sementara oleh komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Panwaslih Aceh Barat, Aidil Azhar, terkait dugaan pemalsuan ijazah dalam pendaftarannya sebagai anggota Panwaslih.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar, Muhammad Syahrial Fitri, karena terbukti tidak bekerja penuh waktu sebagai penyelenggara pemilu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Kepala Bagian Tata Usaha Deputi Dukungan Teknis Bawaslu RI, Fathul Andi Rizky Harahap, terkait dugaan pelanggaran kode etik berupa asusila dan KDRT.

Komisi II DPR RI menyerahkan hasil evaluasi DKPP kepada pimpinan DPR, menemukan ketidaktransparanan dalam manajemen pengaduan dan prioritas penanganan kasus yang dinilai perlu perbaikan.

Komisi II DPR RI melakukan rapat tertutup untuk mengevaluasi kinerja Pimpinan DKPP berdasarkan Tata Tertib DPR yang baru, mencakup pengawasan kinerja dan menampung aspirasi terkait penyelenggaraan Pilkada dan Pilpres.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 16 aduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu 2024 di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang kini tengah ditelaah dan diperiksa.

KPU Sulawesi Selatan mengambil alih tugas KPU Kota Palopo setelah tiga anggotanya dipecat DKPP karena meloloskan calon wali kota dengan dugaan ijazah palsu, mengakibatkan proses hukum di Mahkamah Konstitusi berlanjut dengan KPU Sulsel sebagai pihak termo

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan memberikan bimbingan teknis pengendalian hama tikus kepada petani Desa Pagendingan, Galis, guna meningkatkan hasil panen dan mendukung swasembada pangan.

Anggota Komisi II DPR, Mohammad Toha, mengusulkan revisi UU Pemilu untuk memisahkan DKPP dari Kemendagri demi menjaga independensi DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan penghentian bantuan sosial (bansos) berkontribusi pada penurunan laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, meskipun bukan satu-satunya faktor.

Komisi II DPR dan Wamendagri menyoroti perlunya penguatan DKPP RI dalam revisi UU Pemilu, termasuk independensi kelembagaan dan perluasan kantor perwakilan untuk peningkatan aksesibilitas pengaduan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) 2024 sebagai acuan etika bagi penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia, dengan target penilaian hingga tingkat kabupaten/kota di masa mendatang.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) 2024 di Jakarta pada 30 Januari 2024, yang menunjukkan tingkat kepatuhan penyelenggara pemilu di Indonesia.