Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar, Muhammad Syahrial Fitri, karena terbukti tidak bekerja penuh waktu sebagai penyelenggara pemilu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Kepala Bagian Tata Usaha Deputi Dukungan Teknis Bawaslu RI, Fathul Andi Rizky Harahap, terkait dugaan pelanggaran kode etik berupa asusila dan KDRT.

Ketua DKPP Heddy Lugito meminta KPU dan Bawaslu segera mengganti penyelenggara pemilu yang diberhentikan karena melanggar kode etik, demi mencegah pelanggaran serupa dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU).

DPR RI melakukan evaluasi terhadap kinerja DKPP periode 2022-2027, mendorong peningkatan SDM, percepatan penyelesaian kasus, dan transparansi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah pasca Pilkada 2024 mengungkap kelemahan penyelenggaraan pemilu dan menuntut langkah tegas untuk mencegah kecurangan di masa mendatang.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi peringatan kepada lima komisioner KPU Jeneponto karena dugaan pelanggaran kode etik Pilkada 2024.

KPU RI akan segera mengganti empat komisioner KPU Banjarbaru yang diberhentikan tetap oleh DKPP RI karena terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, dengan mempertimbangkan pengambilalihan oleh KPU Provinsi Kalsel atau Pemberhentian Antar Waktu (P

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk tidak merekrut ulang panitia Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada serentak di 24 daerah, melainkan hanya menetapkan kembali petugas yang sudah ada dengan catatan tidak ada masalah hukum.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Komisioner KPU Teluk Bintuni terkait penghentian input dokumen dukungan bakal calon perseorangan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Bawaslu Pohuwato terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, khususnya mengenai pekerjaan ganda para Panwaslu Kecamatan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) 2024 sebagai acuan etika bagi penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia, dengan target penilaian hingga tingkat kabupaten/kota di masa mendatang.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) 2024 di Jakarta pada 30 Januari 2024, yang menunjukkan tingkat kepatuhan penyelenggara pemilu di Indonesia.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemecatan tetap pada tiga komisioner KPU Kota Palopo karena terbukti melanggar kode etik terkait verifikasi ijazah calon Wali Kota Palopo, Trisal Tahir.

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Maybrat nomor urut 2 melaporkan penyelenggara Pilkada ke DKPP RI atas dugaan intervensi, pengabaian laporan pelanggaran, dan tewasnya seorang saksi.

KPU Bukittinggi menyatakan syukur setelah lolos dari berbagai permasalahan hukum terkait Pemilu 2024, menekankan pentingnya bertindak sesuai aturan dan melakukan evaluasi untuk mencegah masalah serupa di masa mendatang.