Revisi UU Pemilu: Penguatan DKPP RI Jadi Sorotan

Komisi II DPR dan Wamendagri menyoroti perlunya penguatan DKPP RI dalam revisi UU Pemilu, termasuk independensi kelembagaan dan perluasan kantor perwakilan untuk peningkatan aksesibilitas pengaduan.

Penguatan DKPP RI dalam Revisi UU Pemilu menjadi perbincangan hangat. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menekankan perlunya pengaturan penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri acara DKPP RI di Tanah Abang, Jakarta, Kamis (30/1).

Rifqinizamy berpendapat bahwa DKPP RI perlu memiliki independensi kelembagaan. Saat ini, DKPP berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebuah struktur yang menurutnya perlu diubah. Ia menambahkan, "Biar kita juga punya lembaga dengan power (kekuatan) yang bisa menyeimbangkan check and balances di antara para penyelenggara pemilu kita."

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, turut menanggapi isu tersebut. Bima Arya menyatakan bahwa revisi UU Pemilu akan membahas isu kelembagaan DKPP RI. Meskipun belum memastikan arah pembahasan, ia menegaskan, "Opsi ini pasti akan kami bahas bersama teman-teman nanti." Pernyataan ini disampaikan seusai menghadiri acara yang sama di Jakarta, Kamis (30/1).

Usulan peningkatan aksesibilitas DKPP RI juga mengemuka. Sebelumnya, Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, mengusulkan agar revisi UU Pemilu mengakomodasi pembentukan kantor DKPP di 38 provinsi. Usulan ini disampaikan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/9). Heddy beralasan, perluasan kantor DKPP akan memudahkan masyarakat dalam mengadukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

Alasan di balik usulan tersebut adalah jumlah perkara KEPP yang terus meningkat dan perlunya percepatan penyelesaian. Saat ini, Sekretariat DKPP berada di bawah Kemendagri, sehingga setiap rencana institusi perlu persetujuan Mendagri. Situasi ini berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah memiliki kemandirian kelembagaan.

Independensi dan aksesibilitas menjadi kunci. Perdebatan seputar revisi UU Pemilu dan posisi DKPP RI menyoroti pentingnya independensi lembaga penyelenggara pemilu. Penguatan DKPP melalui revisi UU Pemilu diharapkan meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dengan kantor perwakilan di seluruh provinsi, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses DKPP untuk melaporkan dugaan pelanggaran.

Kesimpulannya, revisi UU Pemilu menjadi momentum penting untuk memperkuat DKPP RI. Baik Komisi II DPR maupun Wamendagri sepakat bahwa pembahasan terkait independensi dan perluasan jangkauan DKPP perlu dipertimbangkan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.