Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan pentingnya penegakan hukum independen sebagai kunci utama bagi demokrasi yang sehat di Indonesia, mencegah anarki dan penindasan.

Peneliti BRIN Ismail Rumadan meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap bersih dari pengaruh politik dalam pemberantasan korupsi agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Fakultas Hukum Unhas menggelar lokakarya untuk membahas RUU KUHAP, fokus pada independensi Polri dan keseimbangan kekuasaan antara kepolisian dan kejaksaan demi penegakan hukum yang adil dan transparan.

Pakar komunikasi Prof. Mite Setiansah mengungkapkan tantangan berat pers Indonesia, yaitu menjaga independensi di tengah perkembangan media sosial dan transisi kepemimpinan.

Anggota Komisi II DPR, Mohammad Toha, mengusulkan revisi UU Pemilu untuk memisahkan DKPP dari Kemendagri demi menjaga independensi DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.