Unhas Bedah RUU KUHAP: Sorot Independensi Polri dan Keseimbangan Kekuasaan
Fakultas Hukum Unhas menggelar lokakarya untuk membahas RUU KUHAP, fokus pada independensi Polri dan keseimbangan kekuasaan antara kepolisian dan kejaksaan demi penegakan hukum yang adil dan transparan.
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) menyelenggarakan lokakarya di Kampus Tamalanrea, Makassar pada Jumat, 21 Februari 2024, untuk membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Lokakarya ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai aspek RUU KUHAP yang berpotensi memengaruhi sistem penegakan hukum di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan masukan kritis terhadap rancangan undang-undang tersebut.
Ketua panitia, Prof. Dr. Amir Ilyas SH MH, menjelaskan bahwa salah satu fokus utama lokakarya adalah independensi kewenangan Polri dalam proses penyidikan. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kepolisian dan kejaksaan dalam menjalankan fungsi dan wewenang mereka. Keseimbangan ini harus dijalankan secara proporsional, profesional, dan transparan untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan.
Lebih lanjut, Prof. Amir Ilyas menyoroti terbatasnya akses terhadap draf RUU KUHAP, sementara terdapat sekitar 15 poin perubahan yang dinilai krusial. Perubahan-perubahan ini, terutama yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, memerlukan kajian mendalam dan diskusi intensif untuk memastikan tidak ada celah yang dapat menimbulkan ketidakadilan. "Diskusi ini penting mengingat akses terhadap draf RUU KUHAP masih terbatas, sementara ada sekitar 15 poin perubahan yang krusial, termasuk dalam hal kewenangan penyidikan," ujarnya.
Independensi Polri dan Sinergitas Antar Lembaga
Sekretaris Universitas Unhas, Prof. Ir. Sumbangan Baja MPhil PhD, menekankan peran strategis Unhas dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan hukum. Unhas, sebagai institusi akademik, diharapkan mampu menghasilkan gagasan dan kajian akademik yang objektif dan konstruktif bagi pembentuk kebijakan. RUU KUHAP, menurutnya, membawa sejumlah tantangan bagi kewenangan penyidikan aparat penegak hukum.
Prof. Sumbangan Baja menjelaskan bahwa reformasi dalam RUU KUHAP bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penyidikan. Namun, hal ini harus diimbangi dengan upaya untuk mencegah ketimpangan kekuasaan yang dapat melemahkan independensi institusi penegak hukum. Ia menekankan pentingnya sinergisitas antara Polri dan Kejaksaan yang didasarkan pada prinsip check and balance, bukan dominasi satu lembaga atas lembaga lainnya.
Dengan menerapkan prinsip check and balance, potensi penyalahgunaan wewenang dapat dicegah. Sistem hukum, menurutnya, harus tetap berpihak pada keadilan substantif. "Di satu sisi, reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Namun, kita juga harus memastikan bahwa tidak terjadi ketimpangan kekuasaan yang justru melemahkan independensi institusi penegak hukum," jelasnya.
Kajian Akademis untuk Perbaikan RUU KUHAP
Lokakarya ini menjadi wadah bagi para akademisi Unhas untuk memberikan kajian akademik sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya proses penyusunan RUU KUHAP sehingga menghasilkan aturan hukum yang lebih baik dan berkeadilan. Para peserta lokakarya secara aktif berdiskusi dan memberikan masukan terkait berbagai pasal dalam RUU KUHAP.
Beberapa poin penting yang dibahas antara lain: pengaturan kewenangan penyidik, mekanisme pengawasan, perlindungan saksi dan korban, serta jaminan hak-hak terdakwa. Diskusi yang berlangsung intensif diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penyempurnaan RUU KUHAP sebelum disahkan menjadi undang-undang.
Kesimpulannya, lokakarya yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unhas ini merupakan langkah penting dalam memastikan RUU KUHAP disusun secara matang dan komprehensif. Partisipasi aktif dari akademisi dan pemangku kepentingan lainnya sangat krusial untuk menghasilkan sistem penegakan hukum yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
