Komnas HAM menemukan dugaan keterkaitan antara Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau) TNI AU dengan kepemilikan Sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI), yang tengah diselidiki atas dugaan eksploitasi.

Komnas HAM mengungkapkan empat pelanggaran HAM serius terkait eksploitasi anak di Sirkus OCI sejak 1997, termasuk perampasan identitas dan hak pendidikan, serta mendesak negara untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Komisi XIII DPR mendesak Polri membuka kembali kasus eksploitasi anak di Sirkus OCI tahun 1999, setelah para korban mengaku mengalami kekerasan dan perampasan identitas.

Komnas Perempuan mengusulkan pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) independen untuk investigasi dugaan eksploitasi eks pemain sirkus OCI yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan pelanggaran HAM.

Komnas HAM mengungkap temuan penting dalam kasus dugaan kekerasan seksual dan eksploitasi anak yang dilakukan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar, melibatkan perantara dan korban dari keluarga kurang beruntung.

Seorang mahasiswi di Kupang ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual yang melibatkan eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar, setelah diperdaya dengan janji uang untuk mencari anak di bawah umur.

Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan pengawasan di berbagai sektor usaha, khususnya sektor informal, untuk mencegah eksploitasi pekerja anak dan memastikan pemenuhan hak-hak anak.

Anggota Komisi I DPR, Trinovi Khairani, mendorong penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital untuk mencegah eksploitasi dan dampak negatif teknologi.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya regulasi ketat dan pengawasan untuk melindungi anak-anak dari risiko di platform digital, termasuk paparan konten negatif dan perundungan daring.

Dinas Sosial Ponorogo memulangkan WN, seorang pengemis asal Madiun yang melibatkan balita untuk meminta-minta dan meraup keuntungan hingga jutaan rupiah setiap bulannya.