DPR Desak Perketat Pengawasan Perempuan dan Anak di Dunia Kerja

Anggota DPR, Meity Rahmatia, mendesak pemerintah memperketat pengawasan di tempat kerja untuk melindungi perempuan dan anak menyusul kasus kekerasan di Oriental Circus Indonesia.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, menyerukan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan anak dan perempuan di lingkungan kerja. Desakan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa anak dan perempuan di Indonesia. Kasus terbaru yang mengemuka adalah kekerasan dan eksploitasi yang dialami para pekerja di Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari, Jakarta.

Meity Rahmatia menyebut kasus OCI sebagai peristiwa tragis yang menggambarkan praktik eksploitasi yang mendekati perbudakan. "Sungguh tragis, peristiwa di pusat wisata ibu kota Jakarta itu mengeksploitasi anak dan perempuan yang mendekati praktik perbudakan di masa lampau," ujarnya. Pengakuan sejumlah mantan pekerja OCI kepada Komnas HAM mengungkapkan adanya penyiksaan dan eksploitasi yang berlangsung sejak tahun 1970-an.

Salah satu mantan pekerja, Meiliana Damayanti, menjadi contoh nyata dari perlakuan tidak manusiawi yang dialami para korban. Selain melapor ke Komnas HAM, para korban juga telah melaporkan kasus ini ke Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Kementerian HAM. Meity Rahmatia menyatakan dukungannya terhadap upaya pengungkapan kasus ini dan mendesak pemerintah untuk bertindak tegas.

Perlu Pengawasan Ketat di Semua Sektor

Meity Rahmatia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat di berbagai sektor pekerjaan, termasuk rumah sakit dan industri. Ia menilai, serangkaian kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan belakangan ini menunjukkan situasi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terukur dari pemerintah. "Apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini bukan kekerasan biasa, dikategorikan pelanggaran HAM berat karena ada upaya sistematis dan terorganisir," tegasnya.

Komisi XIII DPR RI berkomitmen untuk membongkar kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan secara tuntas. Meity meminta Komnas HAM dan Kementerian HAM untuk bekerja maksimal dalam memberikan perlindungan kepada korban dan mengungkap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan yang terjadi. Ia juga menyoroti kemungkinan masih banyaknya kasus serupa yang belum terungkap di Indonesia.

"Saya menyakini di Indonesia yang begitu luas ini, masih banyak terpendam kasus-kasus serupa," kata Meity. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Pemerintah perlu memastikan perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak di dunia kerja untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan kekerasan.

Komitmen pemerintah untuk melindungi perempuan dan anak sangat penting. Perlu adanya regulasi yang lebih kuat dan implementasi yang efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, edukasi dan kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan setara bagi semua.

Langkah Konkret Perlindungan Perempuan dan Anak

• Peningkatan pengawasan di tempat kerja, khususnya sektor yang rentan terhadap eksploitasi.
• Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dan eksploitasi.
• Peningkatan akses korban terhadap layanan perlindungan dan bantuan hukum.
• Kampanye edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
• Penguatan regulasi dan kebijakan yang melindungi perempuan dan anak di dunia kerja.

Kasus Oriental Circus Indonesia menjadi pengingat penting betapa krusialnya perlindungan perempuan dan anak di dunia kerja. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat memastikan hak-hak perempuan dan anak terlindungi dan terpenuhi.