Menteri PPPA Dorong Penguatan Peran Perempuan di Cirebon, Bentuk RBI di Setiap Desa
Menteri PPPA Arifah Fauzi mendorong penguatan peran perempuan dan perlindungan pekerja migran di Cirebon, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman bagi perempuan dan anak.
Cirebon, Jawa Barat, 24 Maret 2024 - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, dalam kunjungannya ke Cirebon pada Senin lalu, menekankan pentingnya penguatan peran perempuan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan perempuan di Cirebon memiliki peran kuat dalam keluarga, khususnya dalam pola pengasuhan anak, serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Langkah ini juga mencakup upaya reintegrasi bagi pekerja migran perempuan Indonesia yang baru dipulangkan dari Thailand dan Myanmar.
Menteri Arifah menjelaskan bahwa peran perempuan dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan mencegah kekerasan terhadap anak sangat krusial. Ia telah berdialog dengan warga Cirebon, mengajak mereka untuk menciptakan lingkungan yang melindungi perempuan dan anak dari potensi kekerasan. Namun, ia menekankan bahwa upaya ini membutuhkan sinergitas yang kuat dari berbagai pihak, bukan hanya Kementerian PPPA saja.
Lebih lanjut, Menteri Arifah menyoroti pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah dan legislatif. "Kolaborasi harus dilakukan, karena kementerian kami tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri," ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak secara komprehensif dan berkelanjutan.
Penguatan Peran Perempuan dan Perlindungan Pekerja Migran
Selain fokus pada penguatan peran perempuan dalam keluarga, Menteri Arifah juga membahas isu pekerja migran Indonesia (PMI). Baru-baru ini, sebanyak 564 WNIB telah dipulangkan dari Thailand dan Myanmar, dengan 109 di antaranya adalah perempuan. Kementerian PPPA akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan proses reintegrasi berjalan lancar dan para korban mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.
Para PMI perempuan yang dipulangkan telah ditempatkan sementara di Wisma Haji. Di sana, mereka mendapatkan bantuan logistik, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial untuk pemulihan fisik dan mental sebelum kembali ke daerah asal masing-masing. Kementerian PPPA berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan memastikan mereka dapat kembali beradaptasi dengan kehidupan normal.
Sebagai bagian dari upaya perlindungan, Kementerian PPPA juga akan mengoptimalkan peran Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai pusat informasi dan pengaduan bagi korban perdagangan orang dan kekerasan. RBI diharapkan dapat menjadi tempat bagi para korban untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan.
Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Setiap Desa
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendukung inisiatif ini dan mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk membentuk RBI di setiap desa. Ia meyakini bahwa dengan adanya RBI di tingkat desa, perlindungan terhadap perempuan dan anak akan lebih maksimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Selly menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak. Dengan adanya RBI di setiap desa, diharapkan akses terhadap informasi, bantuan, dan perlindungan akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang membutuhkan.
Program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan perempuan serta anak di Indonesia. Dengan adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, diharapkan upaya ini dapat menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan setara bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia.
Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perempuan dan anak di Cirebon dan seluruh Indonesia. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan upaya penguatan peran perempuan dan perlindungan anak akan terus berlanjut dan semakin efektif.
