RI Perkuat Komitmen: Perekrutan PMI yang Adil dan Responsif Gender
Kementerian P2MI, ILO, Uni Eropa, dan berbagai pihak berkomitmen meningkatkan perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) yang adil dan responsif gender untuk melindungi hak serta kesejahteraan PMI, khususnya perempuan.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menegaskan komitmen Indonesia dalam meningkatkan praktik perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) yang adil dan responsif gender. Hal ini bertujuan melindungi hak dan kesejahteraan PMI, terutama perempuan. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai kerjasama dan inisiatif, termasuk lokakarya multipihak yang baru saja digelar.
Lokakarya Multipihak untuk Implementasi Perekrutan yang Adil dan Pengawasan Terpadu yang Responsif Gender diselenggarakan di Jakarta pada Senin, 17 Maret 2024. Acara ini merupakan kolaborasi antara Kementerian P2MI, Uni Eropa (EU), Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Jaringan Buruh Migran (JBM), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, secara langsung menyatakan dukungan penuh terhadap upaya ini.
Inisiatif ini tidak hanya sebatas komitmen, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk aksi nyata. Lokakarya tersebut menandai dimulainya serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas dan tata kelola migrasi tenaga kerja di empat provinsi percontohan: Jawa Timur, Lampung, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi-provinsi ini akan menjadi model dalam pengembangan praktik baik perlindungan hak PMI.
Perlindungan PMI: Fokus pada Keadilan dan Kesetaraan Gender
Keempat provinsi percontohan tersebut akan menjadi rujukan dalam upaya memberikan layanan berkualitas dan terkoordinasi, yang berlandaskan hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan internasional. Upaya ini mencakup tata kelola migrasi tenaga kerja yang responsif gender, penerapan prinsip perekrutan yang adil, serta sistem pengawasan dan perlindungan terpadu. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap PMI mendapatkan perlindungan yang layak di setiap tahapan migrasi.
Salah satu fokus utama adalah mengurangi risiko perdagangan manusia, kerja paksa, dan kekerasan terhadap pekerja migran perempuan. Upaya pencegahan akan dilakukan di seluruh tahapan migrasi, khususnya pada tahap perekrutan dan penempatan. Kerjasama antar berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkeadilan bagi seluruh PMI.
Direktur ILO untuk Indonesia, Simrin C. Singh, memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah Indonesia. “Upaya ini bertujuan untuk memastikan pelindungan dan akses ke pekerjaan yang layak yang merupakan hak pekerja migran, serta menjadi aspek penting dari keadilan sosial dan menjadi fokus utama Indonesia,” ujar Singh. Dukungan serupa juga disampaikan oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, yang menyatakan komitmen EU untuk bermitra dengan Indonesia dalam memastikan praktik perekrutan yang adil dan etis.
Kerjasama Internasional untuk Perlindungan PMI
Dukungan internasional terhadap inisiatif ini menunjukkan pentingnya isu perlindungan PMI dalam skala global. Kerjasama antara Kementerian P2MI, ILO, dan Uni Eropa menandakan komitmen bersama untuk menciptakan sistem migrasi yang lebih baik. Komitmen ini tidak hanya sebatas wacana, tetapi diwujudkan melalui program peningkatan kapasitas dan tata kelola yang terukur di empat provinsi percontohan.
Dengan menjadikan empat provinsi sebagai percontohan, diharapkan praktik baik yang dihasilkan dapat direplikasi di seluruh Indonesia. Model ini diharapkan dapat menjadi standar baru dalam perekrutan dan perlindungan PMI, memastikan hak dan kesejahteraan mereka terlindungi dengan baik. Inisiatif ini juga sejalan dengan upaya global untuk memberantas perdagangan manusia dan eksploitasi pekerja migran.
Program ini juga menekankan pentingnya pendekatan yang responsif gender. Dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan pekerja migran, diharapkan dapat mengurangi risiko mereka terhadap kekerasan dan eksploitasi. Pendekatan yang holistik dan komprehensif ini menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi hak-hak PMI.
Melalui kerjasama dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan Indonesia dapat menciptakan sistem migrasi yang lebih adil, transparan, dan melindungi hak-hak seluruh pekerja migran Indonesia. Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang melindungi warganya di manapun mereka berada.
