Menteri P2MI dan Polda Lampung deklarasikan perang terhadap TPPO dan penempatan ilegal PMI di Lampung, provinsi dengan jumlah pemberangkatan PMI terbesar kelima di Indonesia.

Menko PMK mendorong Universitas Lampung aktif dalam memberikan edukasi kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar keberangkatan mereka ke luar negeri dilakukan secara prosedural dan terhindar dari praktik ilegal.

Menteri P2MI mendorong pemerintah daerah membuat aturan untuk memastikan setiap PMI berangkat ke luar negeri secara legal dan terhindar dari praktik ilegal yang merugikan.

Migrant Care mendorong Kabupaten Jember untuk segera membentuk Perda Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) guna melindungi ribuan warganya yang bekerja di luar negeri.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pengawasan ketat perekrutan PMI setelah terungkap dugaan perdagangan organ tubuh di luar negeri, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah menargetkan Lampung memberangkatkan 20-30 ribu PMI per tahun dengan pelatihan dan perlindungan layak, guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan ekonomi daerah.

Pemerintah berencana membangun tata kelola khusus pekerja migran Indonesia (PMI) di Lampung, yang merupakan salah satu provinsi penyumbang PMI terbesar di Indonesia, guna melindungi dan memberangkatkan PMI secara lebih terintegrasi dan aman.

Jenazah Rizal Sampurna, pekerja migran Indonesia (PMI) yang meninggal di Kamboja, telah tiba di Banyuwangi dan dimakamkan; kasus ini diduga terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan santunan kepada sembilan pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengalami masalah saat bekerja di luar negeri, dengan santunan kematian hingga Rp85 juta.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, tegaskan komitmen penuh dalam melindungi PMI secara menyeluruh, mulai dari pra-penempatan hingga pasca-penempatan, termasuk peningkatan kualitas sertifikasi dan koordinasi antar lembaga.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menekankan pentingnya kolaborasi untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) mengingat keterbatasan sumber daya dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, telah menyerap aspirasi dari lebih 200 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) terkait kendala penempatan PMI, termasuk perbedaan standar dan minimnya kuota.

Kementerian P2MI gandeng PWKI Batam untuk mencegah keberangkatan PMI ilegal melalui sosialisasi dan pendampingan, guna melindungi pekerja migran Indonesia dari eksploitasi dan perdagangan orang.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan kunjungan kerja ke Batam untuk meninjau layanan bagi PMI dan membahas pencegahan TPPO.

Disnaker Kota Mataram gencar melakukan edukasi kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar menggunakan jalur resmi demi mendapatkan perlindungan maksimal sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menciptakan satu data tunggal PMI guna meningkatkan kualitas kebijakan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Menaker Karding menerima saran agar berhati-hati mencabut moratorium pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi, demi memastikan perlindungan dan tata kelola P3MI yang baik.

KemenP2MI dan Imipas teken MoU untuk perketat aturan keberangkatan PMI, mencegah keberangkatan non-prosedural dan ilegal, serta integrasikan data Working Holiday Visa.

Kemlu RI luncurkan SARI, chatbot AI yang membantu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri dengan informasi hukum, ketenagakerjaan, dan imigrasi, mengatasi kesenjangan digital dan bahasa.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkoordinasi dengan BP2MI untuk memfasilitasi pemulangan jenazah Rizal Sampurna, seorang PMI nonprosedural yang meninggal di Kamboja, dan mengimbau masyarakat untuk bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi.