Pemerintah Kabupaten Sigi memastikan pembangunan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) untuk meningkatkan keterampilan pekerja migran Indonesia dan mendukung program perlindungan pekerja migran.

Menteri Karding menekankan peran penting pemerintah daerah dalam meningkatkan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan memberikan perlindungan yang optimal, khususnya di Sulawesi Tengah.

Pengelolaan KUR untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dialihkan ke BP2MI untuk penyaluran yang lebih efektif, demikian disampaikan Menteri UMKM.

Jelang Lebaran 2025, Menteri Karding meninjau kesiapan Bandara Soetta dalam melayani arus mudik Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk peningkatan layanan dan antisipasi lonjakan pemudik.

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (P2MI) menyegel PT Multi Intan Amanah (MIA) di Bekasi karena melanggar aturan dan kontrak, menunggak pembayaran kepada 58 pekerja migran senilai Rp1,68 miliar.

Kementerian P2MI menyegel PT Multi Intan Amanah Internasional karena lalai memenuhi hak 58 PMI dengan kerugian lebih dari Rp1,6 miliar, sebagai langkah tegas melindungi pekerja migran Indonesia.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa perlindungan PMI menjadi prioritas utama sebelum pencabutan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi, termasuk mempelajari regulasi perlindungan dan memastikan kesejahteraan PMI.

BNN dan Kementerian P2MI bersatu melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari sindikat narkoba internasional melalui sistem keamanan komunitas dan berbagai program pencegahan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) membangun sistem keamanan komunitas pekerja migran untuk melindungi PMI dari sindikat narkoba internasional.

RUU P2MI yang disahkan DPR diharapkan mencegah pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi korban TPPO dan perbudakan modern dengan memperketat regulasi dan sanksi bagi agen ilegal.

Kementerian P2MI, ILO, Uni Eropa, dan berbagai pihak berkomitmen meningkatkan perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) yang adil dan responsif gender untuk melindungi hak serta kesejahteraan PMI, khususnya perempuan.

BP3MI Sulsel meminta Pemkot Makassar menerbitkan sertifikat magang untuk mempermudah warga Makassar bekerja di luar negeri, guna mengurangi kendala dan memastikan perlindungan pekerja migran.

Pemerintah Indonesia mencabut moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi setelah Arab Saudi memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) resmi bekerja sama untuk menyiapkan dan memberdayakan pekerja migran Indonesia, baik sebelum maupun setelah bekerja di luar negeri.

Pemerintah Indonesia mencabut moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi karena adanya jaminan perlindungan yang lebih baik dan gaji minimal 1.500 Riyal Saudi atau sekitar Rp7,5 juta.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, melaporkan pembentukan Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan upaya pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi kepada Presiden.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) bertemu delegasi TETO untuk membahas peningkatan perlindungan dan perluasan peluang kerja PMI di Taiwan, termasuk di sektor hospitality dan transportasi.

Pemerintah berupaya kurangi pekerja migran ilegal dengan menyederhanakan persyaratan administrasi dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Pemerintah bentuk desk koordinasi untuk melindungi PMI yang berkontribusi besar terhadap devisa negara, sekaligus mengatasi masalah koordinasi dan pekerja migran ilegal.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (TRC PPAI) sepakat bekerja sama melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dari modus kejahatan bandar narkoba.