Kemenko PM dan Kemlu berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi, menjanjikan proses kerja di luar negeri lebih mudah dan aman. Simak detailnya!

Kementerian P2MI gencar dorong sinergi penempatan Pekerja Migran Indonesia Singapura melalui forum bilateral, demi peluang kerja dan perlindungan yang lebih baik.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding geram mendapati fasilitas penampungan PMI yang tidak layak dan meminta P3MI memberikan fasilitas yang manusiawi.

Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding menegaskan komitmennya untuk menindak tegas eksploitasi pekerja migran Indonesia dan memberantas praktik perekrutan ilegal.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) bermitra dengan Universitas Lampung (Unila) untuk meningkatkan kualitas dan memberikan pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI) agar bekerja secara prosedural dan terampil.

KP2MI Lampung catat 67 kasus pencegahan calon PMI ilegal pada 2023-2025, menunjukkan tingginya kerawanan migrasi ilegal di daerah yang menjadi salah satu penyumbang PMI terbesar nasional.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mendorong pendekatan adaptif dari aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal guna mencegah praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menteri P2MI dan Polda Lampung deklarasikan perang terhadap TPPO dan penempatan ilegal PMI di Lampung, provinsi dengan jumlah pemberangkatan PMI terbesar kelima di Indonesia.

Menko PMK mendorong Universitas Lampung aktif dalam memberikan edukasi kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar keberangkatan mereka ke luar negeri dilakukan secara prosedural dan terhindar dari praktik ilegal.

Menteri P2MI mendorong pemerintah daerah membuat aturan untuk memastikan setiap PMI berangkat ke luar negeri secara legal dan terhindar dari praktik ilegal yang merugikan.

BP3MI NTT gencar sosialisasikan pentingnya jalur prosedural bagi calon PMI untuk mencegah kasus ilegal dan TPPO, serta melindungi hak-hak pekerja migran di luar negeri.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, tegaskan pentingnya jaminan perlindungan bagi PMI sebelum pencabutan moratorium penempatan ke Arab Saudi yang telah berlangsung sejak 2011.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membantu pemulangan jenazah Rizal Sampurna, PMI asal Banyuwangi yang meninggal di Kamboja diduga akibat TPPO, dan tengah berkoordinasi dengan KBRI dan kementerian terkait.

Pemerintah Indonesia memangkas prosedur pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mencegah praktik ilegal dan melindungi hak-hak PMI serta meningkatkan devisa negara.

Dinas Tenaga Kerja Lebak optimalkan sosialisasi mencegah keberangkatan PMI ilegal, meningkatnya jumlah PMI, dan upaya pencegahan TPPO.

Kementerian P2MI dan Polda Kepri mendeklarasikan kerja sama untuk mencegah keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural di Batam, yang merupakan pusat transit utama PMI ilegal.

KemenP2MI, KPPPA, dan PWKI sepakat melakukan sosialisasi masif tentang keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara prosedural guna mencegah keberangkatan ilegal dan melindungi hak-hak PMI.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menekankan pentingnya kolaborasi untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) mengingat keterbatasan sumber daya dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, telah menyerap aspirasi dari lebih 200 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) terkait kendala penempatan PMI, termasuk perbedaan standar dan minimnya kuota.

Kementerian P2MI gandeng PWKI Batam untuk mencegah keberangkatan PMI ilegal melalui sosialisasi dan pendampingan, guna melindungi pekerja migran Indonesia dari eksploitasi dan perdagangan orang.