Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa perlindungan PMI menjadi prioritas utama sebelum pencabutan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi, termasuk mempelajari regulasi perlindungan dan memastikan kesejahteraan PMI.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mendampingi keluarga Aan Atikah, pekerja migran non-prosedural asal Bandung yang diduga menjadi korban TPPO di Dubai, Uni Emirat Arab.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, berkomitmen membenahi tata kelola perekrutan PMI agar lebih adil dan responsif gender, dimulai dari tingkat desa hingga penegakan hukum pada oknum yang curang.

Pemerintah Arab Saudi berkomitmen melindungi PMI dengan menjamin kesejahteraan dan kesehatan mereka, sehingga moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi akan dicabut pada Juni 2025.

Pemerintah Indonesia mencabut moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi setelah Arab Saudi memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan akan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pembentukan help desk perlindungan PMI dan rencana pencabutan moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, melaporkan pembentukan Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan upaya pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi kepada Presiden.

Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding ungkap empat masalah utama pekerja migran Indonesia, yaitu keberangkatan ilegal, keterampilan, kendala bahasa, dan pola pikir, serta membentuk help desk perlindungan pekerja migran.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, berdiskusi dengan IKA Untirta terkait peluang kerja sama pelatihan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk meningkatkan keterampilan dan mengurangi angka PMI ilegal.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding tengah mengkaji usulan penghapusan nomenklatur BP2MI dari UU No. 18 Tahun 2017 untuk menghindari konflik kepentingan dan tumpang tindih tugas.