Menteri Karding mengusulkan pembangunan BP3MI Bengkulu demi kemudahan dan perlindungan optimal bagi calon pekerja migran, tak perlu lagi jauh ke Palembang.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding imbau PMI kelola gaji dengan bijak melalui investasi untuk masa depan yang lebih baik.

Praktisi hukum Affandi Affan mendukung langkah tegas KemenP2MI berantas pengiriman ilegal PMI, tegaskan perlindungan hukum dan kemanusiaan bagi pekerja migran.

KemenP2MI mengajak Ikatan Alumni Pendidikan Terapan Undip (IAPAT Undip) untuk bersama-sama meningkatkan kualitas vokasi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) guna memenuhi permintaan tenaga kerja luar negeri.

Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding menegaskan komitmennya untuk menindak tegas eksploitasi pekerja migran Indonesia dan memberantas praktik perekrutan ilegal.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mendorong purna pekerja migran Indonesia untuk berwirausaha demi ketahanan ekonomi keluarga dan daerah, didukung pelatihan dan akses permodalan.

Menko PMK mendorong Universitas Lampung aktif dalam memberikan edukasi kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar keberangkatan mereka ke luar negeri dilakukan secara prosedural dan terhindar dari praktik ilegal.

Menteri P2MI mendorong pemerintah daerah membuat aturan untuk memastikan setiap PMI berangkat ke luar negeri secara legal dan terhindar dari praktik ilegal yang merugikan.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mengingatkan calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan magang di Jepang agar waspada terhadap modus upah murah dan memperkuat kualitas kerja demi kesuksesan di perantauan.

Menaker Karding mendorong CPMI untuk meningkatkan keterampilan selama bekerja di luar negeri, bukan hanya fokus pada pendapatan finansial semata, agar dapat bermanfaat jangka panjang bagi diri sendiri dan Indonesia.

Menaker Karding tegas melarang WNI bekerja di Kamboja, Thailand, dan Myanmar karena tingginya risiko perdagangan orang (TPPO) dan status ilegal pekerja migran Indonesia di negara-negara tersebut.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa perlindungan PMI menjadi prioritas utama sebelum pencabutan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi, termasuk mempelajari regulasi perlindungan dan memastikan kesejahteraan PMI.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mendampingi keluarga Aan Atikah, pekerja migran non-prosedural asal Bandung yang diduga menjadi korban TPPO di Dubai, Uni Emirat Arab.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, berkomitmen membenahi tata kelola perekrutan PMI agar lebih adil dan responsif gender, dimulai dari tingkat desa hingga penegakan hukum pada oknum yang curang.

Pemerintah Arab Saudi berkomitmen melindungi PMI dengan menjamin kesejahteraan dan kesehatan mereka, sehingga moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi akan dicabut pada Juni 2025.

Pemerintah Indonesia mencabut moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi setelah Arab Saudi memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan akan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pembentukan help desk perlindungan PMI dan rencana pencabutan moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, melaporkan pembentukan Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan upaya pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi kepada Presiden.

Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding ungkap empat masalah utama pekerja migran Indonesia, yaitu keberangkatan ilegal, keterampilan, kendala bahasa, dan pola pikir, serta membentuk help desk perlindungan pekerja migran.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, berdiskusi dengan IKA Untirta terkait peluang kerja sama pelatihan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk meningkatkan keterampilan dan mengurangi angka PMI ilegal.