Karding: Nol Toleransi Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia
Karding: Nol Toleransi Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia

Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding menegaskan komitmennya untuk menindak tegas eksploitasi pekerja migran Indonesia dan memberantas praktik perekrutan ilegal.

Pemkab Cirebon Beri Santunan Rp85 Juta untuk PMI Bermasalah, Bentuk Perhatian pada Warga yang Bekerja di Luar Negeri
Pemkab Cirebon Beri Santunan Rp85 Juta untuk PMI Bermasalah, Bentuk Perhatian pada Warga yang Bekerja di Luar Negeri

Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan santunan kepada sembilan pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengalami masalah saat bekerja di luar negeri, dengan santunan kematian hingga Rp85 juta.

Perlindungan PMI: Menteri Karding Pastikan Perlindungan Menyeluruh dari Pra- hingga Pasca-Penempatan
Perlindungan PMI: Menteri Karding Pastikan Perlindungan Menyeluruh dari Pra- hingga Pasca-Penempatan

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, tegaskan komitmen penuh dalam melindungi PMI secara menyeluruh, mulai dari pra-penempatan hingga pasca-penempatan, termasuk peningkatan kualitas sertifikasi dan koordinasi antar lembaga.

Menteri Karding Tinjau Pelabuhan Batam, Sorot Layanan untuk PMI
Menteri Karding Tinjau Pelabuhan Batam, Sorot Layanan untuk PMI

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan kunjungan kerja ke Batam untuk meninjau layanan bagi PMI dan membahas pencegahan TPPO.

Menteri Karding Tinjau Kesiapan Layanan Mudik PMI di Bandara Soetta
Menteri Karding Tinjau Kesiapan Layanan Mudik PMI di Bandara Soetta

Jelang Lebaran 2025, Menteri Karding meninjau kesiapan Bandara Soetta dalam melayani arus mudik Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk peningkatan layanan dan antisipasi lonjakan pemudik.

Menteri Karding Edukasi Generasi Muda Sulteng tentang Pelindungan PMI
Menteri Karding Edukasi Generasi Muda Sulteng tentang Pelindungan PMI

Menteri Karding memberikan edukasi kepada generasi muda Sulteng tentang pentingnya pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dan jalur penempatan resmi demi mencegah praktik ilegal.