Menteri Karding Edukasi Generasi Muda Sulteng tentang Pelindungan PMI

Menteri Karding memberikan edukasi kepada generasi muda Sulteng tentang pentingnya pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dan jalur penempatan resmi demi mencegah praktik ilegal.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, baru-baru ini memberikan edukasi pentingnya pelindungan pekerja migran kepada generasi muda di Sulawesi Tengah (Sulteng). Sosialisasi yang diadakan di Palu, Kamis, 21 Februari 2024, ini dihadiri oleh pelajar dari berbagai daerah di Sulteng dan dirangkaikan dengan pembukaan Pembaris Sulteng Championship 2025 di Stadion Gelora Bumi Kaktus. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang pentingnya bekerja melalui jalur resmi dan memahami hak serta perlindungan sebagai pekerja migran.

Dalam sosialisasi tersebut, Menteri Karding menekankan pentingnya mencari informasi akurat tentang bekerja di luar negeri sebelum berangkat. Informasi tersebut dapat diperoleh di Kantor BP2MI daerah dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat. Ia juga mengingatkan pentingnya memahami prosedur, perlindungan, dan hak-hak sebagai pekerja migran sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri. "Sebelum berangkat ke luar negeri, penting untuk mencari informasi yang benar sebanyak-banyaknya tentang bagaimana cara bekerja di luar negeri," tegas Menteri Karding.

Sosialisasi ini juga bertujuan untuk mengajak generasi muda agar memanfaatkan peluang kerja melalui jalur resmi yang disediakan pemerintah dan menghindari praktik penempatan PMI ilegal. Menteri Karding menjelaskan bahwa kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran bertujuan untuk mencegah peristiwa pidana atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan pelindungan dan penempatan PMI yang meliputi perlindungan hukum, penguatan kapasitas calon PMI, dan memastikan pelaksanaan program sesuai perundang-undangan.

Memahami Prosedur dan Perlindungan PMI

Menteri Karding menjelaskan bahwa syarat utama untuk menjadi PMI adalah terdaftar sesuai prosedur. Pemerintah telah menyiapkan tim advokasi, mitigasi, dan non-mitigasi untuk memberikan perlindungan baik di dalam maupun di luar negeri. "Syarat pertama untuk berangkat adalah harus terdata atau terdaftar sesuai prosedur. Kemudian baik di dalam atau luar negeri, kami menyiapkan tim advokasi, mitigasi dan non-mitigasi," jelasnya. Pemerintah juga memastikan adanya perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara tujuan PMI untuk memberikan perlindungan yang jelas.

Beliau juga menekankan bahwa penempatan PMI melalui jalur resmi tidak dipungut biaya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Sosialisasi perlindungan dan penempatan kerja terus dilakukan untuk mencegah pengiriman pekerja melalui jalur ilegal. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak-hak dasar PMI, menjamin kesetaraan perlakuan, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, dan menciptakan kerangka kerja yang baik untuk penyelenggaraan layanan penempatan.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan generasi muda Sulteng dapat lebih memahami pentingnya bekerja melalui jalur resmi dan terhindar dari praktik-praktik ilegal yang merugikan. Pemerintah terus berupaya memberikan perlindungan dan memastikan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Pentingnya Informasi dan Pencegahan Praktik Ilegal

Salah satu poin penting yang diangkat dalam sosialisasi adalah akses informasi yang akurat. Menteri Karding mendorong generasi muda untuk aktif mencari informasi resmi terkait prosedur dan perlindungan PMI. Hal ini bertujuan untuk mencegah mereka menjadi korban praktik penipuan atau eksploitasi yang sering terjadi pada penempatan PMI ilegal.

Pencegahan praktik ilegal menjadi fokus utama dalam sosialisasi ini. Menteri Karding menjelaskan bahwa bekerja melalui jalur resmi memberikan perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan yang tidak dapat diperoleh melalui jalur ilegal. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk memberantas praktik-praktik ilegal tersebut.

Dengan pemahaman yang baik tentang prosedur dan perlindungan PMI, diharapkan generasi muda dapat membuat keputusan yang tepat dan terhindar dari risiko yang mungkin dihadapi ketika bekerja di luar negeri melalui jalur tidak resmi. Sosialisasi ini merupakan langkah penting dalam melindungi pekerja migran Indonesia dan memastikan kesejahteraan mereka.

Kesimpulannya, sosialisasi yang dilakukan oleh Menteri Karding di Sulteng merupakan upaya penting dalam memberikan edukasi dan perlindungan kepada generasi muda agar mereka dapat bekerja di luar negeri dengan aman dan terlindungi. Pentingnya informasi, prosedur resmi, dan pencegahan praktik ilegal menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan optimal bagi pekerja migran Indonesia.