Menteri P2MI mendorong pemerintah daerah membuat aturan untuk memastikan setiap PMI berangkat ke luar negeri secara legal dan terhindar dari praktik ilegal yang merugikan.

Menteri P2MI melaporkan permintaan pekerja migran Indonesia di luar negeri mencapai 1,5 juta, peluang besar namun butuh keahlian dan bahasa.

Migrant Care mendorong Kabupaten Jember untuk segera membentuk Perda Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) guna melindungi ribuan warganya yang bekerja di luar negeri.

Menteri Karding mengingatkan calon PMI untuk mewaspadai modus 'buruh murah' di Jepang dan menekankan pentingnya durasi magang yang tepat serta menjaga nama baik Indonesia.

Komite III DPD RI memfasilitasi pemulangan dua PMI nonprosedural dari Turki yang terlantar dan kekurangan biaya kepulangan, mendorong evaluasi sistem perlindungan PMI.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pengawasan ketat perekrutan PMI setelah terungkap dugaan perdagangan organ tubuh di luar negeri, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah menargetkan Lampung memberangkatkan 20-30 ribu PMI per tahun dengan pelatihan dan perlindungan layak, guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan ekonomi daerah.

Pemerintah berencana membangun tata kelola khusus pekerja migran Indonesia (PMI) di Lampung, yang merupakan salah satu provinsi penyumbang PMI terbesar di Indonesia, guna melindungi dan memberangkatkan PMI secara lebih terintegrasi dan aman.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mengingatkan calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan magang di Jepang agar waspada terhadap modus upah murah dan memperkuat kualitas kerja demi kesuksesan di perantauan.

Pemerintah Kabupaten Lebak melarang warganya bekerja di Kamboja, Thailand, dan Myanmar karena tingginya risiko perdagangan orang, mendorong warga untuk bekerja melalui jalur resmi.

Kementerian KP2MI dan Kementerian PKP berkolaborasi menyediakan 20 ribu rumah subsidi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 2025, ditunjang BPS dan Bank BNI untuk integrasi data dan pembiayaan.

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertemu Dubes RI Korsel untuk membahas peningkatan peluang kerja bagi PMI di Korea Selatan, termasuk sektor pekerja musiman.

Pemerintah meluncurkan program Rumah untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menyediakan 20.000 rumah subsidi tahun ini, sebagai bentuk apresiasi atas jasa mereka sebagai pahlawan devisa.

Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan santunan kepada sembilan pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengalami masalah saat bekerja di luar negeri, dengan santunan kematian hingga Rp85 juta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan lembaga dan universitas Korea Selatan untuk mengembangkan SDM perikanan dan melindungi pekerja migran Indonesia di sektor perikanan.

Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan skema penempatan 200 caregiver perempuan ke Singapura sebagai proyek percontohan untuk meningkatkan ekonomi dan profesionalisme perempuan Indonesia.

Indonesia dan Korea Selatan menjalin kerja sama strategis untuk pengembangan SDM kelautan dan perikanan, termasuk perlindungan tenaga kerja Indonesia di Korsel melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, tegaskan komitmen penuh dalam melindungi PMI secara menyeluruh, mulai dari pra-penempatan hingga pasca-penempatan, termasuk peningkatan kualitas sertifikasi dan koordinasi antar lembaga.

Pemerintah Kabupaten Cirebon meluncurkan program pelatihan bahasa dan budaya Jepang untuk membantu masyarakat kurang mampu menjadi pekerja migran di Jepang, guna mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Wamen P2MI dan Atase Ketenagakerjaan KBRI Kuwait City identifikasi peluang besar penempatan PMI di sektor hospitality, kesehatan, dan migas, dengan gaji menarik dan fasilitas lengkap.