Indonesia Percepat Pengiriman PMI, Tekan Migrasi Ilegal
Indonesia Percepat Pengiriman PMI, Tekan Migrasi Ilegal

Pemerintah Indonesia memangkas prosedur pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mencegah praktik ilegal dan melindungi hak-hak PMI serta meningkatkan devisa negara.

Pemerintah Perkuat Koordinasi Lindungi PMI, Sumbang Devisa Rp251 Triliun
Pemerintah Perkuat Koordinasi Lindungi PMI, Sumbang Devisa Rp251 Triliun

Pemerintah bentuk desk koordinasi untuk melindungi PMI dan korban perdagangan manusia, karena tingginya angka pekerja migran ilegal dan kontribusi devisa yang signifikan.

Menko Polkam Permudah Syarat Pekerja Migran: Langkah Tepat Cegah Ilegal?
Menko Polkam Permudah Syarat Pekerja Migran: Langkah Tepat Cegah Ilegal?

Pemerintah berupaya kurangi pekerja migran ilegal dengan menyederhanakan persyaratan administrasi dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Desk Koordinasi Perlindungan PMI Diresmikan, Sinergi Optimalkan Perlindungan Pahlawan Devisa
Desk Koordinasi Perlindungan PMI Diresmikan, Sinergi Optimalkan Perlindungan Pahlawan Devisa

Pemerintah bentuk desk koordinasi untuk melindungi PMI yang berkontribusi besar terhadap devisa negara, sekaligus mengatasi masalah koordinasi dan pekerja migran ilegal.

RUU PPMI: Perhatian Khusus pada Pembenahan Pekerja Migran Nonprosedural
RUU PPMI: Perhatian Khusus pada Pembenahan Pekerja Migran Nonprosedural

RUU Perubahan Ketiga UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) fokus pada pembenahan pekerja migran nonprosedural dengan rencana pengampunan bagi pekerja dan P3MI yang melanggar prosedur.

Aturan Satu Pintu Cegah PMI Ilegal: Fokus Peningkatan SDM dan Teknologi
Aturan Satu Pintu Cegah PMI Ilegal: Fokus Peningkatan SDM dan Teknologi

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mendorong sistem satu pintu untuk penempatan PMI guna mengurangi pekerja migran ilegal, serta menekankan pentingnya peningkatan SDM dan teknologi untuk melindungi dan memberdayakan PMI.

PMI