Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor laporkan tidak ada pengaduan terkait pembayaran THR Idul Fitri 1444 H, menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap aturan pemerintah.

Pemerintah Kota Jakarta Timur menindaklanjuti aduan terkait THR yang tidak sesuai aturan dan menemukan perusahaan tersebut telah memenuhi kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta melaporkan peningkatan kepatuhan perusahaan dalam pembayaran THR, ditandai dengan penurunan signifikan aduan di posko pengaduan.

Disnaker Kulon Progo telah menerima dua aduan terkait pembayaran THR Idul Fitri 1446 H; satu kasus telah diselesaikan, satu lagi dilaporkan ke Disnakertrans DIY karena pembayaran di luar batas waktu.

Disnakertrans DIY menerima 75 pengaduan terkait pembayaran THR menjelang Lebaran 2025, dengan pelanggaran terbanyak berupa pembayaran tidak sesuai ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menindaklanjuti dua laporan terkait pembayaran THR pekerja, melakukan mediasi, dan membuka pos pengaduan untuk memastikan hak pekerja terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Karawang membentuk Satgas Anti-Premanisme dan Satgas Khusus Ketenagakerjaan untuk memberantas aksi premanisme dan pungutan liar, menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Barat.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang membuka pelatihan online gratis 'Social Media Specialist' melalui aplikasi Tangerang LIVE, dengan kuota 30 peserta dan sertifikat BNSP.

BPJAMSOSTEK Cabang Manokwari mencatat 77.750 pekerja rentan di Papua Barat telah terdaftar dalam program jamsostek, namun masih ada empat kabupaten yang belum mengalokasikan anggaran perlindungan sosial.

Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Disnaker membahas isu ketenagakerjaan dan strategi menekan angka pengangguran terbuka yang mencapai 8,3 persen, termasuk dampak efisiensi anggaran pemerintah pusat terhadap sektor pariwisata.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Mataram membuka posko pengaduan THR 2025 untuk pekerja, buruh, pengemudi, dan kurir online, melayani pengaduan dan konsultasi pembayaran THR hingga 27 Maret 2025.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak pemerintah membatasi impor produk tekstil dari China untuk mencegah PHK massal di industri tekstil dalam negeri.

Menteri Ketenagakerjaan akan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pembentukan help desk perlindungan PMI dan rencana pencabutan moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi.

Bappenas tegaskan komitmen pemerintah melindungi pekerja yang terkena PHK melalui program JKP dan berbagai inisiatif lain untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif di tengah tantangan ekonomi global.

Pemerintah melalui Bappenas mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis untuk mengurangi dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat, khususnya di sektor padat karya seperti tekstil.

Disnaker Batam mendirikan posko pengaduan THR 2025 untuk memastikan hak pekerja terpenuhi dan perusahaan mematuhi aturan pembayaran THR keagamaan.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terbitkan surat edaran dan buka posko pengaduan untuk memastikan pembayaran THR pekerja/buruh tepat waktu jelang Lebaran 2025.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, keluarkan Surat Edaran terkait pembayaran THR 2025, memastikan hak pekerja terpenuhi dan perusahaan patuh aturan. Posko pengaduan juga telah dibuka.

Disnakertrans Mukomuko terbitkan edaran THR keagamaan tahun 2025, memastikan seluruh pekerja di Kabupaten Mukomuko menerima THR sesuai aturan yang berlaku.

Komisi IX DPR RI memuji kesiapan Pemprov Kepri dalam penyaluran THR, namun menyoroti nasib pekerja magang, PKL, honorer, dan pekerja online yang belum jelas statusnya.