DPRD Rejang Lebong mengawasi ketat verifikasi ulang PPPK Rejang Lebong 2024. Ratusan peserta terancam gugur karena masalah administrasi. Akankah mereka bisa dilantik?

Pemkab Sigi mencatat 12.519 pekerja telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Sigi. Namun, bantuan perlindungan justru menurun drastis. Apa penyebabnya?

Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menggagas pembentukan Migran Center di Malang untuk menciptakan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berdaya saing global.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan. Apa manfaatnya bagi tenaga kerja di daerah ini?

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Aceh mendesak manajemen PLTU 3-4 untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Mengapa hal ini menjadi fokus utama?

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya Kesiapan SDM Indonesia menghadapi pasar internasional yang semakin terbuka. Bagaimana strategi pemerintah mendorong daya saing global?

Kabar gembira bagi pekerja! Pencairan BSU diperpanjang hingga 6 Agustus 2025, memberikan kesempatan lebih luas. Simak juga aturan baru insentif BUMN dan dinamika ekonomi lainnya.

Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah dan lintas sektor demi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang komprehensif. Apa saja yang dilakukan Pemkot Makassar?

Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah mendesak industri memprioritaskan Tenaga Kerja Lokal, meskipun teknologi canggih mengurangi kebutuhan buruh. Akankah harapan ini terwujud?

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli umumkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) capai 92,63% penerima. Distribusi terus dipercepat, apa pesan Wapres Gibran?

Pemerintah Indonesia berkomitmen menyederhanakan tata kelola pekerja migran di luar negeri untuk mengatasi kerumitan proses dan mempermudah calon pekerja. Simak upaya selengkapnya!

DKI Jakarta proaktif berkomunikasi dengan perusahaan yang mengurangi pegawai akibat efisiensi anggaran, siapkan pelatihan dan bursa kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mematangkan pembentukan Satgas PHK sebagai langkah strategis menekan angka pemutusan hubungan kerja di Indonesia.

Wamenaker meluncurkan kanal aduan digital "Buruh Tanya Wamen" (BTW) untuk mempermudah pekerja menyampaikan aspirasi dan pengaduan secara efisien.

Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan dukungan terhadap perjuangan pengemudi ojol terkait perlindungan dan regulasi yang adil.

Pemerintah diusulkan berikan insentif fiskal untuk perusahaan yang mengurangi outsourcing demi keseimbangan perlindungan pekerja dan fleksibilitas usaha.

Apindo mendorong perbaikan skema outsourcing di Indonesia untuk melindungi pekerja formal dan mencegah peralihan ke sektor informal yang rawan eksploitasi.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, mendorong dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk mencapai solusi adil terkait upah layak buruh di Kalimantan Barat.

Angka pengangguran di Indonesia meningkat, DPR RI akan meminta komisi terkait untuk menindaklanjuti data BPS dan mengawasi langkah pemerintah.

Pemprov Lampung berupaya mencegah PHK massal dengan membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah, guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.