Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri mencatat industri pengolahan sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Kepulauan Riau pada Februari 2025, mencapai 205 ribu orang.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja baru bagi korban PHK, bukan hanya fokus pada angka PHK yang meningkat di Indonesia dan global.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat memastikan tidak ada lonjakan pengangguran signifikan meskipun empat perusahaan mengajukan PHK, namun tetap memantau situasi perekonomian dan potensi dampak PHK terhadap lapangan kerja.

Pemerintah Kabupaten Bekasi fokus pada empat sektor prioritas dalam RPJMD 2025-2029 untuk mewujudkan visi Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketenagakerjaan.

Menaker Yassierli akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional setelah berdiskusi dengan serikat pekerja dan Apindo, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ketenagakerjaan akan bertemu dengan serikat pekerja dan Apindo untuk membahas pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) sebagai langkah mendukung penghapusan sistem outsourcing.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, berupaya menghadirkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk mengakomodasi kepentingan buruh dan mendukung iklim investasi yang kondusif di provinsi termuda Indonesia tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan segera meluncurkan kanal pelaporan online untuk mempercepat penanganan pengaduan dan pelanggaran ketenagakerjaan di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan mengusulkan agar Satgas PHK tidak hanya fokus pada penanganan PHK, tetapi juga aktif mendorong penciptaan lapangan kerja baru guna mengurangi angka pengangguran.

Disnaker Ponorogo menerbitkan 975 kartu kuning selama triwulan pertama 2025, meskipun kartu ini tak lagi menjadi syarat utama melamar pekerjaan.

Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta menyoroti minimnya pemanfaatan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) oleh buruh Jakarta dalam memperjuangkan kesejahteraan, mendorong sosialisasi UU KIP yang lebih masif.

Film-film Indonesia seperti "Alangkah Lucunya (Negeri Ini)", "Home Sweet Loan", dan "1 Kakak 7 Ponakan" merefleksikan tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi kelas pekerja, khususnya kaum muda, di Indonesia.

Kabupaten Badung mencatatkan cakupan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) tertinggi di Bali, mencapai 58,68 persen, sementara target nasional di tahun 2025 adalah 67,28 persen.

Disnakertrans Mukomuko berharap aksi buruh dalam rangka May Day 1 Mei berlangsung damai dan tidak anarkis, dengan aspirasi utama penegakan aturan ketenagakerjaan.

Praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan dinyatakan melanggar hukum ketenagakerjaan dan berpotensi dikenai sanksi, tegas akademisi Unigoro.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan dukungan penuh terhadap Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia, menganggapnya sebagai langkah strategis menghadapi perubahan iklim dan kemajuan teknologi.

Jelang May Day 2025, Menko Airlangga akan memanggil pengusaha padat karya untuk membahas tuntutan buruh terkait upah dan isu ketenagakerjaan lainnya, termasuk rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS di Brasil menghasilkan deklarasi penting yang menekankan pembangunan berkelanjutan harus sejalan dengan perlindungan pekerja, terutama di negara-negara Global South.

Pemerintah Indonesia berencana mencabut moratorium pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi setelah Arab Saudi melakukan reformasi sistem perlindungan pekerja migran domestik.

Menaker Yassierli tekankan pentingnya tata kelola AI yang kolaboratif dan adil di Forum BRICS, mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kerja sama global dalam pengembangan AI yang inklusif dan berkelanjutan.