Wawali Makassar, Mantan Anggota DPR RI Dua Periode, Harap Sinergi Pusat-Daerah untuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah dan lintas sektor demi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang komprehensif. Apa saja yang dilakukan Pemkot Makassar?
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, baru-baru ini secara tegas menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sinergi ini, yang juga melibatkan kolaborasi lintas sektor, dianggap sebagai kunci utama untuk memastikan PMI terlindungi secara komprehensif, sehingga mereka dapat bekerja dengan aman dan nyaman di negara tujuan.
Pernyataan krusial ini disampaikan Aliyah saat menghadiri Diskusi Nasional Pekerja Migran Indonesia. Acara tersebut merupakan bagian integral dari rangkaian besar Congress of Indonesian Diaspora 8 yang diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sebuah forum penting untuk membahas isu-isu diaspora Indonesia.
Aliyah menekankan bahwa tanpa kolaborasi yang solid, perlindungan PMI tidak akan optimal. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah daerah menjadi sangat vital dalam mewujudkan migrasi yang tidak hanya produktif, tetapi juga manusiawi dan bermartabat bagi setiap individu yang memilih jalur ini.
Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Di Kota Makassar, komitmen terhadap perlindungan PMI diwujudkan melalui serangkaian program konkret yang melampaui sekadar persiapan teknis. Pemerintah kota berfokus pada pembekalan menyeluruh, memastikan calon pekerja migran tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam mengenai hak-hak mereka, potensi risiko yang mungkin dihadapi, serta mekanisme perlindungan yang tersedia saat mereka berada di luar negeri.
Pemerintah Kota Makassar secara aktif menjalin kemitraan dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pendampingan. Program-program ini dirancang untuk membekali calon pekerja dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar global, sekaligus memberikan bekal pengetahuan tentang prosedur hukum dan budaya kerja di negara tujuan, memastikan mereka siap secara mental dan profesional.
Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa Makassar siap menjadi garda terdepan dan mitra aktif dalam menciptakan ekosistem migrasi yang adil dan bermartabat. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga Makassar yang memilih jalur migrasi dapat melakukannya dengan kesiapan penuh, perlindungan yang memadai, dan rasa aman yang berkelanjutan.
Harmonisasi Regulasi Pusat dan Eksekusi Lapangan di Daerah
Berbekal pengalaman selama dua periode menjabat sebagai Anggota DPR RI Komisi IX (2014–2024), Aliyah Mustika Ilham memiliki perspektif unik tentang lanskap regulasi ketenagakerjaan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan regulasi yang berpihak pada pekerja migran adalah fondasi esensial untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil bagi mereka.
Namun, Aliyah dengan tegas menyatakan bahwa keberadaan regulasi yang kuat tidak akan berarti banyak tanpa implementasi yang efektif di lapangan. Ia menekankan bahwa eksekusi kebijakan harus mampu secara langsung menyentuh dan menjawab kebutuhan riil serta tantangan spesifik yang dihadapi oleh para pekerja migran di berbagai negara penempatan.
Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial dan tak tergantikan. Daerah memiliki kapasitas untuk menerjemahkan kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat menjadi program dan tindakan nyata yang relevan dengan kondisi lokal. Ini memastikan bahwa perlindungan tidak hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi juga benar-benar dirasakan dan diimplementasikan secara konkret di setiap tahapan perjalanan migrasi PMI.
