DPR RI yakin polisi mampu menemukan pengelola grup Facebook 'Fantasi Sedarah' yang berisi konten eksploitasi seksual dan penyimpangan seksual.

Wamendagri Bima Arya sebut pemerintah gunakan lima landasan penting dalam revisi UU Pemilu, termasuk penguatan sistem presidensial.

Anggota DPR mendesak polisi menangkap pengelola grup Facebook 'Fantasi Sedarah' karena konten inses yang bertentangan dengan nilai Pancasila.

Komisi II DPR RI membuka peluang membentuk panja pengawas PNBP Kanwil BPN untuk meningkatkan target penerimaan negara yang dinilai masih rendah.

Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional terkait demo ojol pada 20 Mei 2025 di sekitar Medan Merdeka dan DPR.

DPR mengingatkan jemaah haji Indonesia selalu membawa Kartu Nusuk dan visa haji resmi untuk antisipasi pemeriksaan ketat di Tanah Suci.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengingatkan pentingnya penempatan TNI untuk pengamanan Kejaksaan dilakukan secara hati-hati, sesuai hukum dan konstitusi, serta bersifat temporer.

Komisi XII DPR mendesak prioritas restorasi ekologis pascatambang untuk pemulihan lingkungan yang menyeluruh, bukan hanya reklamasi teknis, serta pengawasan ketat dana jaminan pascatambang.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina memberikan apresiasi atas keberhasilan Ditjen Imigrasi menekan kasus jamaah haji ilegal, namun tetap mengingatkan perlunya aturan lebih tegas untuk mencegah praktik tersebut terulang.

Anggota DPR Alfons Manibui mengusulkan pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk mempercepat hilirisasi, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia.

Partai Golkar menyatakan kesiapannya untuk membahas RUU Perampasan Aset jika diajukan pemerintah, mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

DPR menyetujui program pembinaan siswa bermasalah di barak TNI, asalkan sesuai kurikulum, tanpa kekerasan, dan tetap diawasi.

Komisi II DPR RI mengancam akan menahan dana transfer ke daerah, termasuk DAU, jika kabupaten/kota tidak menggunakan bank daerah sebagai RKUD, seperti yang terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, mendesak BGN menelusuri sumber keracunan makanan terkait program Makan Bazis Gizi (MBG) setelah ditemukannya kasus keracunan dan rendahnya standar makanan yang disajikan.

Kepala Basarnas soroti pentingnya kecepatan respons pengiriman tim INASAR ke lokasi bencana internasional agar tetap efektif dalam masa penyelamatan emas, usul perlu adanya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan anggaran.

Komisi V DPR mengingatkan BMKG agar efisiensi anggaran tidak menjadi alasan pengadaan alat cuaca dan maritim yang tidak berkualitas, terkait rencana pembelian radar baru pada tahun 2025.

Grab menegaskan pembagian komisi dengan mitra pengemudi ojol telah sesuai regulasi pemerintah, meskipun Komisi V DPR mendorong pembatasan maksimal 10 persen.

Badan Narkotika Nasional (BNN) akan meneliti penggunaan ganja untuk medis, menjawab putusan Mahkamah Konstitusi dan desakan DPR terkait legalisasi ganja medis untuk penyakit seperti cerebral palsy.

Anggota Komisi III DPR, Abdullah, mendesak KPK, Kejagung, dan PPATK untuk segera mengambil alih aset negara yang dikuasai swasta secara ilegal, menyusul wacana Presiden Prabowo Subianto.

Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, mengusulkan pembatasan komisi aplikasi transportasi online terhadap pengemudi maksimal 10 persen demi masa depan keluarga pengemudi.