Ketua DPR Ingatkan Pemerintah: Penulisan Sejarah Jangan Sampai Mengaburkan Fakta!
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan pemerintah agar penulisan sejarah versi terbaru tidak mengaburkan fakta dan nilai perjuangan bangsa.
Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan pesan penting kepada pemerintah terkait penyusunan sejarah versi terbaru yang ditargetkan selesai pada Agustus 2025. Puan menekankan agar pemerintah tidak melakukan pengaburan atau penulisan ulang sejarah yang dapat menghilangkan esensi perjuangan bangsa. Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Selasa.
Puan Maharani menegaskan bahwa Komisi X DPR RI telah aktif menjaring masukan dari masyarakat, terutama para sejarawan, melalui rapat dengar pendapat umum. Komisi tersebut juga berencana meminta penjelasan dari pemerintah terkait proses penulisan sejarah versi terbaru ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sejarah yang dituliskan tetap akurat dan tidak menghilangkan nilai-nilai penting.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan akan pentingnya mengingat sejarah, atau yang dikenal dengan istilah "jas merah". Menurutnya, sejarah bangsa ini mencakup berbagai peristiwa, baik yang membahagiakan maupun yang pahit. Penulisan sejarah harus mampu memperlihatkan kepada generasi muda bagaimana Indonesia berdiri melalui perjuangan para pahlawan dan berbagai peristiwa penting lainnya.
Pentingnya Meluruskan Sejarah Tanpa Pengaburan
Puan Maharani menekankan bahwa penulisan sejarah versi terbaru harus mampu memberikan gambaran yang jelas kepada generasi muda mengenai proses berdirinya Indonesia. Sejarah harus memperlihatkan bagaimana bangsa ini berjuang melalui masa-masa sulit hingga akhirnya mencapai kemerdekaan. "Pahit dan getirnya, berhasil baiknya, itu karena memang sudah banyak sekali hal yang terjadi," ujarnya.
Puan juga mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam menyelesaikan penulisan sejarah ini. Proses penulisan sejarah bangsa memerlukan ketelitian dan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan atau interpretasi yang keliru. Keterlibatan para ahli sejarah dan berbagai pihak terkait sangat penting untuk memastikan akurasi dan validitas sejarah yang dituliskan.
Puan menambahkan, "Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah, kemudian tidak meluruskan sejarah." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga orisinalitas sejarah dan menghindari upaya-upaya yang dapat membelokkan fakta sejarah demi kepentingan tertentu.
Target Pemerintah dan Keterlibatan Ahli Sejarah
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menargetkan penulisan sejarah Indonesia versi terbaru akan rampung pada Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 RI. Fadli Zon optimis target ini dapat tercapai karena proyek ini melibatkan lebih dari 100 ahli sejarah dari berbagai universitas di Indonesia.
Fadli Zon menjelaskan bahwa revisi, penambahan, atau pelurusan sejarah akan didasarkan pada hasil kajian para ahli dan buku-buku sejarah Indonesia yang telah ada sebelumnya. Pemerintah berupaya untuk memperbarui dan menambah beberapa jilid buku sejarah dengan tetap mengacu pada sumber-sumber yang valid dan terpercaya.
Fadli Zon menegaskan, “Kami akan update dan menambah beberapa jilid tentu mendasarkan kepada buku-buku yang sudah ada." Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyajikan sejarah yang komprehensif dan akurat kepada masyarakat.
Pemerintah diharapkan dapat melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses penulisan sejarah ini. Keterlibatan aktif dari para sejarawan, akademisi, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya akan memastikan bahwa sejarah yang dituliskan mencerminkan berbagai perspektif dan pengalaman bangsa Indonesia.
Dengan demikian, penulisan sejarah versi terbaru ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya bagi generasi muda. Sejarah yang dituliskan harus mampu membangkitkan semangat nasionalisme, memperkuat identitas bangsa, dan memberikan inspirasi bagi pembangunan Indonesia di masa depan.
