Presiden Prabowo Subianto memilih fokus berkomunikasi dengan DPR untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset daripada menerbitkan Perppu, meskipun komitmen pemberantasan korupsi tetap diutamakan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah untuk memprioritaskan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di tengah meningkatnya konflik antara India dan Pakistan, dan mempersiapkan langkah evakuasi jika diperlukan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah untuk segera menjamin keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di tengah konflik India-Pakistan dan mempertimbangkan evakuasi jika diperlukan.

Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar revisi UU Pemilu tidak mengubah substansi demokrasi dan hanya berfokus pada materi, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pembahasan revisi UU Pemilu masih melihat situasi lapangan.

Angka pengangguran di Indonesia meningkat, DPR RI akan meminta komisi terkait untuk menindaklanjuti data BPS dan mengawasi langkah pemerintah.

Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Presiden Senat Kamboja Hun Sen, membahas peningkatan kerja sama bilateral di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan pertahanan, serta solidaritas ASEAN.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menginstruksikan komisi terkait untuk menindaklanjuti peningkatan angka pengangguran di Indonesia sebesar 1,11 persen berdasarkan data BPS Februari 2025.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk meminta Hasan Nasbi kembali memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) merupakan hak prerogatif presiden.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan belum memutuskan alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan membahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), menunggu hasil RDPU dan aspirasi masyarakat.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilakukan setelah RUU KUHAP selesai, dengan prioritas utama pada partisipasi publik dalam proses legislasi.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pencegahan kekerasan seksual di Indonesia dengan sistem peringatan dini, seperti yang diterapkan di negara maju, guna meminimalisir korban.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam pencurian ikan ilegal di Laut Natuna Utara dan mendesak penegakan hukum serta perlindungan nelayan Indonesia.

Puan Maharani menyoroti maraknya perempuan terjerat pinjol dan mendesak akses keuangan aman serta ramah perempuan, didukung regulasi ketat dan edukasi.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak evaluasi menyeluruh proses rekrutmen CPNS 2024 setelah 1.967 calon mengundurkan diri, menunjukkan kelemahan perencanaan dan ketidaksesuaian antara minat peserta dan posisi yang ditawarkan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Paus Fransiskus, mengenang kunjungan dan pertemuannya dengan Paus yang penuh kesan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyerukan perempuan Indonesia untuk berani speak up dan melawan kekerasan, khususnya kekerasan seksual, dalam peringatan Hari Kartini 2025.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Paus Fransiskus, mengenang sosoknya yang dicintai dan dihormati lintas agama serta kontribusinya pada perdamaian dunia.

Dalam peringatan Hari Kartini 2025, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia berani bersuara melawan kekerasan dan pelecehan seksual, serta mendorong perlindungan dan ruang aman bagi perempuan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan sebagai bentuk nyata emansipasi ala Raden Ajeng Kartini, mendorong perempuan Indonesia untuk berani bermimpi dan berkontribusi dalam pembangunan.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak evaluasi integritas hakim setelah Ketua PN Jaksel ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait putusan perkara korupsi CPO, mengingat kasus serupa telah berulang.