Pemerintah Indonesia menerapkan strategi 'front loading' dalam pembiayaan APBN 2025 untuk mengantisipasi gejolak ekonomi global, dengan penarikan utang besar di awal tahun, meskipun memicu peningkatan defisit, namun dinilai masih dalam batas aman.

Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat menggunakan teknologi untuk melaporkan korupsi, menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan anggaran negara.

DPR RI mengapresiasi efisiensi APBN 2025 yang dilakukan pemerintah sebagai upaya memperkuat keuangan negara dan memastikan anggaran benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.

Pengadilan Negeri Batam menunda sidang mantan Kasatresnarkoba Barelang, Kompol Satria Nanda, dan sembilan anggotanya hingga 10 April, dengan anggaran pengungkapan kasus narkoba tahun 2024 sebesar Rp1,9 miliar menjadi sorotan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) memastikan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN tahun 2025 akan dicairkan setelah mendapat persetujuan Presiden.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah menimbulkan konsekuensi besar, termasuk penundaan kepemimpinan daerah dan biaya hingga Rp1 triliun.

Anggota Komisi II DPR RI meminta peninjauan ulang jadwal PSU Pilkada 2024 di 24 daerah yang bertepatan dengan bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, karena dikhawatirkan mengganggu ibadah umat Islam.

Anggaran baju dinas anggota DPRD Kota Serang tetap terjaga meski pemerintah pusat mendorong efisiensi APBD, pemangkasan difokuskan pada perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

Presiden Prabowo Subianto memuji Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, atas paparan rencana transmigrasi yang luar biasa dan memilih opsi pendanaan maksimal.

Aliansi BEM NKRI meminta KPK mengusut penambahan reses DPD RI tahun 2024 yang diduga melanggar aturan dan merugikan keuangan negara, dengan bukti-bukti telah diserahkan ke KPK.

Pemerintah Indonesia memastikan pembayaran THR Lebaran dan gaji ke-13 PNS tetap berjalan meskipun ada kebijakan penghematan anggaran, demikian disampaikan oleh pihak Kantor Komunikasi Presiden (PCO).

Pemerintah perlu memastikan efisiensi anggaran Rp256,1 triliun yang telah ditetapkan dialokasikan ke program produktif demi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik, bukan program populis yang kontraproduktif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan penambahan anggaran Rp100 triliun untuk Program Makan Siang Gratis (MBG) demi memastikan 82,9 juta anak Indonesia mendapatkan gizi cukup hingga September 2025, sekaligus mendorong UMKM.

Menkeu perintahkan efisiensi anggaran, kerja sama sawit Indonesia-Malaysia diperkuat, likuiditas perbankan aman, investasi Qatar bantu program perumahan, dan pemerintah dorong budidaya lobster.

Pakar kebijakan publik mengkritik usulan penggunaan dana cukai rokok untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis karena dianggap inkonsisten dan berisiko terhadap keberlanjutan program.

Program Makan Siang Gratis (MBG) di Indonesia menandai pergeseran prioritas anggaran pemerintah dari infrastruktur ke pengembangan sumber daya manusia, seperti yang diungkapkan oleh Sekretariat Presiden.