Pelabuhan Doro Halmahera Utara Terbengkalai, DPD RI Pertanyakan Tanggung Jawab Pemerintah

Anggota DPD RI soroti pelabuhan feri Doro di Halmahera Utara yang terbengkalai dan rusak akibat tidak digunakan, sehingga anggaran negara dinilai terbuang sia-sia.

Ternate, 27 April 2024 - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Maluku Utara, Graal Taliawo, menyoroti kondisi memprihatinkan Pelabuhan Doro di Kabupaten Halmahera Utara. Fasilitas dermaga dan ruang tunggu pelabuhan feri tersebut terbengkalai dan rusak parah karena tidak difungsikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait tanggung jawab pemerintah dan efektivitas penggunaan anggaran negara.

"Ini sungguh ironis," ungkap Graal Taliawo saat dikonfirmasi di Ternate, Minggu. "Fasilitas yang dibangun dengan biaya besar justru terbengkalai dan rusak. Ini menunjukkan adanya kejanggalan yang perlu diusut tuntas." Beliau menambahkan bahwa kondisi ini mengindikasikan adanya potensi penyimpangan dalam proses perencanaan dan pembangunan pelabuhan tersebut.

Graal Taliawo juga mempertanyakan kelayakan studi yang dilakukan sebelum pembangunan pelabuhan. "Dilihat sepintas, studi kelayakannya terkesan asal-asalan," katanya. "Mereka membangun di lokasi yang memiliki ombak besar dan banyak karang, sehingga menyebabkan kerusakan pada dermaga." Kondisi ini menunjukkan kurangnya perencanaan yang matang dan minimnya kajian lingkungan dalam proyek pembangunan pelabuhan.

Dermaga Rusak, Transportasi Masyarakat Terhambat

Graal Taliawo menyoroti pentingnya Pelabuhan Doro sebagai jalur penyeberangan bagi masyarakat Halmahera Utara menuju Halmahera Timur, atau sebaliknya. "Dermaga yang patah membuat pelabuhan ini tidak berfungsi," jelasnya. "Padahal, pelabuhan feri ini seharusnya menjadi sarana transportasi yang efisien bagi masyarakat." Ketidakberfungsian pelabuhan ini memaksa masyarakat untuk menempuh jalur darat yang memakan waktu berjam-jam.

Pelabuhan Doro yang terletak di wilayah Kao, Kabupaten Halmahera Utara, seharusnya menghubungkan masyarakat dengan Pelabuhan Wasile atau Pelabuhan Subaim di Kabupaten Halmahera Timur. Namun, kondisi pelabuhan yang terbengkalai membuat jalur penyeberangan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Anggota Komite II DPD RI ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan Pelabuhan Doro. "Saya akan memastikan siapa yang bertanggung jawab, apakah pemerintah pusat atau pemerintah provinsi," tegas Graal. "Jika Pemprov Malut yang bertanggung jawab, maka Gubernur dan jajarannya harus dievaluasi atas kinerja yang mengecewakan ini." Beliau menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.

Anggaran Negara Terbuang Sia-sia

Graal Taliawo menyayangkan pemborosan anggaran negara akibat terbengkalainya Pelabuhan Doro. "Anggaran negara seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya. "Ketidakmampuan memanfaatkan pelabuhan ini untuk kepentingan transportasi masyarakat merupakan bentuk pemborosan yang tidak dapat dibenarkan." Beliau berharap agar kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dalam merencanakan dan membangun infrastruktur di masa mendatang.

Jika difungsikan, Pelabuhan Doro dapat memangkas waktu tempuh perjalanan antara Halmahera Utara dan Halmahera Timur secara signifikan. Jalur laut akan jauh lebih cepat dibandingkan jalur darat yang memakan waktu berjam-jam. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua kabupaten tersebut.

Ke depan, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Mulai dari investigasi menyeluruh terhadap proses pembangunan Pelabuhan Doro, hingga rencana perbaikan dan pengoperasian kembali pelabuhan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.