Gubernur Bengkulu Desak Percepatan Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, mendesak percepatan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai akibat pendangkalan yang telah menghambat aktivitas ekonomi dan menjebak puluhan kapal.
Bengkulu, 29 Maret 2025 - Kondisi darurat melanda Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Pendangkalan alur pelabuhan telah menyebabkan terhambatnya aktivitas ekonomi dan terjebaknya puluhan kapal, mendorong Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, untuk mendesak percepatan pengerukan alur pelabuhan tersebut. Permasalahan ini telah berlangsung sejak 2018 dan berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah.
Awalnya, pengerukan dijadwalkan pada April 2025, namun Gubernur Helmi Hasan telah mengeluarkan surat edaran darurat dan meminta percepatan proses pengerukan. Hal ini dilakukan setelah beliau melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Pulau Baai pada Sabtu, 29 Maret 2025, menjelang Idul Fitri 2025. Beliau menemukan fakta bahwa sekitar 20 kapal terjebak di dalam dan luar pelabuhan akibat pendangkalan tersebut.
"Kondisi ini sudah sangat darurat. Ada 20 kapal terjebak, baik di dalam maupun di luar pelabuhan, yang tidak bisa keluar atau masuk," ungkap Gubernur Helmi Hasan. Beliau menekankan pentingnya percepatan pengerukan untuk mencegah kerugian ekonomi yang lebih besar dan mengembalikan aktivitas pelabuhan ke kondisi normal.
Pendangkalan Alur Pelabuhan: Ancaman bagi Perekonomian Bengkulu
Pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai telah menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian Bengkulu. Sebelumnya, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk pengerukan alur pelabuhan yang direncanakan pada April 2025. Namun, melihat kondisi yang semakin kritis, Gubernur Helmi Hasan meminta percepatan proses tersebut.
Dampak pendangkalan ini sangat terasa pada sektor ekspor. Ekspor batu bara, misalnya, telah turun drastis dari 10 juta ton per tahun menjadi hanya 3 juta ton. Komoditas ekspor lainnya, seperti cangkang sawit, hasil laut, dan rumput laut, juga mengalami dampak negatif yang serupa. Kerugian ekonomi akibat pendangkalan ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya sejak 2018.
Gubernur Helmi Hasan berharap pemerintah pusat dapat segera merespon permintaan percepatan pengerukan ini. Ia menekankan pentingnya pemulihan aktivitas pelabuhan untuk mencegah perekonomian Bengkulu semakin terpuruk. "Jika masalah pendangkalan ini dapat segera diatasi, perekonomian Bengkulu akan kembali membaik," tambahnya.
Langkah-langkah yang Diambil Pemerintah Daerah
Sebagai respons terhadap kondisi darurat ini, Gubernur Bengkulu telah mengambil beberapa langkah penting. Selain mengeluarkan surat edaran darurat dan mendesak percepatan pengerukan, beliau juga melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Pulau Baai untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah pendangkalan dan dampaknya terhadap perekonomian Bengkulu.
Percepatan pengerukan alur pelabuhan diharapkan dapat segera mengatasi permasalahan ini dan memulihkan aktivitas ekonomi di Bengkulu. Pemerintah daerah terus berupaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mencari solusi terbaik dan memastikan kelancaran aktivitas pelabuhan.
Dengan selesainya pengerukan, diharapkan ekspor komoditas unggulan Bengkulu dapat kembali normal dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha dan masyarakat Bengkulu secara keseluruhan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap agar pemerintah pusat dapat segera memberikan respon positif dan dukungan penuh terhadap upaya percepatan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai. Hal ini sangat penting untuk menyelamatkan perekonomian Bengkulu dan kesejahteraan masyarakatnya.
