Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai: Wagub Bengkulu Desak Pemerintah Pusat Intervensi
Wakil Gubernur Bengkulu menyampaikan masalah pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai kepada Komisi II DPR RI, meminta intervensi pemerintah pusat untuk mengatasi hambatan ekonomi di Bengkulu.
Bengkulu, 30 April 2024 - Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menyampaikan permasalahan serius terkait pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta. Permasalahan ini telah menimbulkan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi Provinsi Bengkulu, khususnya dalam mobilisasi barang dan jasa. RDP ini menjadi langkah penting dalam mencari solusi atas permasalahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut.
Pendangkalan alur pelabuhan telah mengakibatkan hambatan besar bagi aktivitas perekonomian Bengkulu. Hal ini disampaikan langsung oleh Wagub Mian, yang menekankan urgensi penyelesaian masalah ini dalam waktu 100 hari kerja. Beliau meminta intervensi pemerintah pusat untuk berkolaborasi dalam mengatasi masalah yang semakin menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Provinsi Bengkulu, dengan garis pantai terpanjang di Pulau Sumatera, sangat bergantung pada sektor kelautan untuk pertumbuhan ekonominya. Namun, pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir, bahkan bertahun-tahun, telah menyebabkan tersendatnya arus barang dan jasa. Kondisi ini berdampak luas, mulai dari kelangkaan BBM hingga terhentinya aktivitas pertambangan batu bara yang melalui pelabuhan tersebut.
Dampak Pendangkalan terhadap Ekonomi Bengkulu
Menurut Wagub Mian, PT. Pelindo Bengkulu dinilai belum menangani masalah pendangkalan secara komprehensif. Akibatnya, Pelabuhan Pulau Baai lumpuh total selama tiga bulan terakhir. "Pelindo menangani ini tidak komprehensif sehingga Pelabuhan Pulau Baai tiga bulan ini lumpuh total. Dampaknya arus pada mobilisasi barang jasa (tersendat) kelangkaan BBM, ekonomi biaya tinggi dan aktivitas batu bara yang melalui Pulau Baai itu berhenti," ungkap Mian. Kondisi ini telah menyebabkan antrean panjang di SPBU akibat terhambatnya pengiriman BBM.
Tidak hanya itu, pendangkalan juga berdampak pada tingginya biaya ekonomi, mengingat terhambatnya arus barang dan jasa. Wagub Mian menjelaskan bahwa masalah ini telah berlangsung lama dan membutuhkan penanganan serius. Langkah cepat telah diambil dengan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI untuk mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Sebagai solusi jangka panjang, Wagub Mian mengusulkan agar Pemerintah Daerah Bengkulu melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat mengambil peran aktif dalam menyelesaikan masalah pendangkalan. Beliau juga meminta dukungan regulasi dari pemerintah pusat untuk mendukung upaya tersebut. "Untuk itu saya rasanya sepakat gagasan pak ketua komisi ada yang di Kalimantan bisa ditangani pemerintah daerah apa itu melalui BUMD apakah melalui kolaborasi BUMD dengan Pelindo, dan kami minta di-backup dalam regulasinya," ujar Mian.
Solusi Jangka Pendek dan Panjang
Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI untuk mengatasi masalah ini. Namun, solusi jangka panjang memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan PT Pelindo Bengkulu. Peran BUMD dalam pengelolaan pelabuhan juga dianggap penting untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi operasional pelabuhan.
Permasalahan ini menyoroti pentingnya pengelolaan pelabuhan yang komprehensif dan berkelanjutan. Investasi dalam pengerukan dan pemeliharaan alur pelabuhan sangat penting untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Dukungan regulasi dari pemerintah pusat juga akan sangat krusial untuk keberhasilan upaya ini.
Dengan adanya RDP ini, diharapkan akan tercipta solusi konkret dan kolaboratif untuk mengatasi pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai. Hal ini penting untuk memulihkan aktivitas ekonomi di Bengkulu dan memastikan kelancaran arus barang dan jasa di masa mendatang.
Langkah-langkah yang perlu diambil meliputi pengerukan alur pelabuhan secara berkala, pengawasan yang ketat terhadap aktivitas di pelabuhan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian, diharapkan masalah pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai dapat segera teratasi dan perekonomian Bengkulu dapat kembali pulih.
