Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, menginstruksikan kepala daerah dari partainya untuk mendukung penuh program-program pemerintah Presiden Prabowo Subianto demi pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Pemkab OKU Timur mengusulkan pembangunan Lapas baru dan layanan paspor di MPP kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Pemerintah pusat memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada Aceh Timur untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mendukung program Brigade Pangan, dan memberdayakan petani milenial.

Wali Kota Serang mengungkapkan kebutuhan 10.000 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk program Serang Nyala, mengingat keterbatasan anggaran dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Pemerintah Provinsi NTB menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa, kendati moratorium pemerintah pusat menjadi kendala utama.

Bulog menyerap 4.473 ton gabah petani di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai Rp28 miliar hingga Mei 2025, memberikan dampak positif pada perekonomian petani setempat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah tengah mempersiapkan program rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian lokal.

Pemerintah pusat akan mengkaji program Gubernur Jawa Barat yang membina siswa bermasalah di barak militer, dengan catatan tidak melanggar aturan dan hak anak serta mendapat izin orang tua.

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menghadapi tantangan berat berupa warisan utang Pemkot Kendari senilai Rp400 miliar dari kepemimpinan sebelumnya, termasuk utang PEN sebesar Rp250 miliar.

Pemerintah pusat melalui Kemenko IPK tengah membahas Inpres infrastruktur daerah untuk membantu Pemda membangun infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, meliputi jalan, air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah.

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil di Mataram tertunda menunggu petunjuk pemerintah pusat, meskipun data calon penerima sudah disiapkan.

Wakil Gubernur Bengkulu menyampaikan masalah pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai kepada Komisi II DPR RI, meminta intervensi pemerintah pusat untuk mengatasi hambatan ekonomi di Bengkulu.

Wali Kota Banjarmasin memastikan RPJMD 2025-2029 selaras dengan pusat dan provinsi, mengakomodasi visi Banjarmasin Maju Sejahtera dan Asta Cita Presiden, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunggu arahan teknis penempatan guru dari pemerintah pusat untuk program Sekolah Rakyat yang tersebar di Malang Raya.

Seorang CPNS di Garut mengundurkan diri setelah lulus seleksi 2024, membuat Pemkab Garut mengusulkan pengganti ke pemerintah pusat agar formasi tetap terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Situbondo terpaksa memberhentikan 600 honorer karena aturan pemerintah pusat, namun menyiapkan solusi lowongan outsourcing dan bantuan wirausaha.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, kembali mengusulkan pembangunan pelabuhan internasional di Desa Batu Beriga untuk menggerakkan perekonomian daerah, setelah usulan sebelumnya pada 2017 tak membuahkan hasil.

Wamensesneg sebut usulan Solo menjadi daerah istimewa hanya satu dari sekian banyak usulan penataan daerah yang masuk ke Komisi II DPR RI, dan perlu kajian mendalam.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Rejang Lebong bersiap melaksanakan seleksi kompetensi dasar (SKD) PPPK tahap II pada 6-9 Mei 2025 mendatang untuk mengisi 355 formasi yang masih tersedia.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menekankan pentingnya hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) untuk mencapai swasembada pangan, energi, dan pelayanan publik berkualitas.