Warisan Utang Rp400 Miliar: Tantangan Wali Kota Kendari yang Baru
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menghadapi tantangan berat berupa warisan utang Pemkot Kendari senilai Rp400 miliar dari kepemimpinan sebelumnya, termasuk utang PEN sebesar Rp250 miliar.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, baru saja mengungkapkan beban berat yang diembannya: warisan utang Pemkot Kendari yang mencapai angka fantastis, yaitu Rp400 miliar. Pengumuman mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota pada Jumat lalu di Kendari. Beban ini menjadi tantangan besar bagi kepemimpinan baru dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Kendari.
Pernyataan Wali Kota Siska Karina Imran tersebut disampaikan saat ditemui awak media. Ia menekankan bahwa utang tersebut merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya, dan hal ini perlu diketahui publik. Beberapa utang bahkan sudah mendekati jatuh tempo, sementara yang lain dibayar secara bertahap.
Salah satu pos utang terbesar adalah Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp250 miliar. Besarnya angka ini menunjukkan skala tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Siska Karina Imran dalam mengelola keuangan daerah dan memenuhi kewajiban pembayaran utang tersebut. Keberhasilan dalam mengatasi permasalahan ini akan sangat menentukan keberlanjutan program pembangunan di Kota Kendari.
Mengatasi Warisan Utang Pemkot Kendari
Untuk mengatasi permasalahan utang yang cukup besar ini, Pemkot Kendari berencana menjalankan sejumlah program dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Pembayaran utang akan diprioritaskan, dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat. Strategi ini menunjukkan upaya Pemkot Kendari untuk mencari solusi yang realistis dan berkelanjutan.
Wali Kota Siska Karina Imran juga mengungkapkan bahwa pembangunan di Kota Kendari ke depannya akan lebih bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menghindari penambahan utang baru dan memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan program-program lainnya. Ketergantungan pada APBD akan dikurangi seminimal mungkin.
Langkah ini menunjukkan upaya Pemkot Kendari untuk berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan mengandalkan bantuan pemerintah pusat, Pemkot Kendari berharap dapat fokus pada pembangunan yang prioritas dan terhindar dari jebakan utang yang semakin membengkak.
Pemkot Kendari juga akan melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar untuk kepentingan masyarakat.
Tanggapan DPRD Kota Kendari
Ketua DPRD Kota Kendari, Inarto, mengaku terkejut mendengar besarnya jumlah utang Pemkot Kendari. Ia menyatakan, "Kita butuhkan keterbukaan Pemerintah Kota Kendari, saya juga kaget setelah dibukakan utang mencapai Rp400 miliar. Alhamdulillah dengan Walikota Ibu Siska dan Bapak Sudirman ini bisa terbuka." Pernyataan ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Meskipun terkejut, Inarto menegaskan komitmen DPRD Kota Kendari untuk bekerja sama dengan Pemkot Kendari dalam mengatasi permasalahan utang tersebut. DPRD siap mendukung upaya Pemkot Kendari dalam mencari solusi terbaik dan memastikan keberlanjutan pembangunan di Kota Kendari. Kerjasama antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini.
DPRD juga akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa pembangunan di Kota Kendari berjalan dengan baik dan transparan.
Dengan adanya komitmen bersama antara Pemkot Kendari dan DPRD, diharapkan permasalahan utang ini dapat segera teratasi dan pembangunan di Kota Kendari dapat berjalan dengan lancar.
Ke depan, transparansi dan perencanaan keuangan yang matang menjadi kunci untuk mencegah terjadinya permasalahan serupa. Pemkot Kendari perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan keuangan dan memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif.
