DPRD NTB mendesak Gubernur melakukan audit investigasi terhadap PT GNE, BUMD yang tak pernah menyetor dividen. Ada apa di balik kinerja keuangan PT GNE yang terus merugi?

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang mencatat realisasi Pajak Daerah Malang telah mencapai 54,38% per Agustus 2025. Akankah target Rp727,2 miliar terpenuhi?

Kanwil DJPb Kalsel melaporkan realisasi Belanja Negara Kalsel mencapai Rp15,65 triliun hingga Semester I 2025. Apa saja komponen utamanya?

Bupati Banjar Saidi Mansyur dan DJPb Kalsel bahas pengelolaan Transfer Ke Daerah (TKD), APBD, serta Dana Desa demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarmasin serius memperkuat pengawasan dana hibah bansos senilai ratusan miliar rupiah mulai 2025 demi transparansi dan akuntabilitas. Apa saja langkahnya?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendesak Pemprov Papua Barat untuk segera memperbaiki tata kelola keuangan daerah demi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di masa mendatang.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serius tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Bandara Wamena. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan pada dana Otsus.

DPRD Gorontalo Utara intensif membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026. Apa saja prioritas demi kesejahteraan rakyat?

Wakil Wali Kota Denpasar serahkan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah untuk optimalisasi PAD dan dukung UMKM. Apa saja poin penting perubahannya?

Pemkab Biak Numfor alokasikan Rp24,3 miliar untuk gaji ke-13 bagi 5.330 ASN, yang dijadwalkan cair pada Juni 2025 mendatang.

DPRD Babel memastikan tidak ada pemotongan TPP ASN meskipun Pemprov Babel mengalami defisit anggaran, pembayaran akan dilakukan bertahap.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) untuk memetakan dan mengakselerasi inklusi keuangan di Indonesia, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

DPRK Aceh Barat menyoroti penggunaan kendaraan tambang dengan pelat nomor luar daerah yang mengakibatkan kerugian pendapatan asli daerah (PAD) akibat pajak kendaraan bermotor yang tak masuk ke kas daerah.

Bupati Aceh Barat menemukan kasus dugaan penyelewengan dana infak senilai Rp1,5 miliar yang belum disetor ke kas daerah oleh oknum ASN, mengancam akan tindak tegas jika bukti setoran tak kunjung diberikan.

Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025 untuk gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK yang diterima pada formasi 2024, memastikan kesiapan finansial pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Banten kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, menandai kesembilan kali berturut-turut.

Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, yaitu PT Air Minum Berkah Banua dan PT BPR Tala, berhasil meraih penghargaan Top BUMD Award 2025 dengan predikat Bintang Empat.

Kanwil Kemenkeu Kepulauan Bangka Belitung optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani, meskipun realisasi PAD Triwulan I 2025 menurun.

Tokoh pemekaran Papua Barat Daya, Gabriel Asem, mendorong kepala daerah untuk optimalkan potensi daerah guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Kinerja kas daerah NTB positif dengan surplus Rp951 miliar hingga Maret 2025, membuka peluang akselerasi program prioritas dan pemberdayaan ekonomi lokal.