Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, memastikan seluruh BUMN akan bergabung dengan BPI Danantara pada akhir Maret 2025, mengelola aset lebih dari US$ 900 miliar.

Kepala Staf Umum TNI mengawal langsung penertiban kawasan hutan di Kotim, Kalimantan Tengah, yang melibatkan ribuan hektare lahan sawit ilegal dan berdampak pada sejumlah perusahaan.

Pemerintah Kota Surabaya menerima hibah aset senilai Rp11,75 miliar berupa tujuh apartemen, satu tanah dan bangunan dari KPK untuk pemberdayaan ekonomi warga miskin.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia menempati peringkat ke-6 sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) terkuat dunia dengan total aset mencapai US$ 983 miliar, mengungguli beberapa SWF tertua.

Kerja sama KAI Daop 6 Yogyakarta dan Kejari Sleman berhasil mengamankan aset negara berupa lahan seluas 1.388 meter persegi di Sleman yang sebelumnya dimanfaatkan tanpa izin.

Kejaksaan Agung resmi menitipkan 221.868,42 hektare lahan sawit PT Duta Palma Group kepada Kementerian BUMN untuk pengelolaan yang berkelanjutan dan transparan, demi menjaga produktivitas dan lapangan kerja.

Setelah 19 tahun sengketa hukum, Kejati Jateng resmi serahkan pengelolaan kompleks Kebondalem kepada Pemkab Banyumas, menandai berakhirnya konflik dengan PT GCG.

PT KAI Divre I Sumut berhasil menyelamatkan aset senilai Rp35,49 miliar dari penguasaan ilegal dua tersangka korupsi yang telah ditahan Kejari Medan.

Pengamat hukum minta pemerintah perketat tata kelola Danantara untuk mencegah potensi korupsi besar-besaran pada pengelolaan aset negara senilai lebih dari 900 miliar dolar AS.

PT Produksi Film Negara (PFN) secara konsisten mendukung proses hukum terkait penyerobotan tanah milik negara di Jalan Kapten Pierre Tendean, Jakarta Selatan, yang telah mereka miliki sejak 1960.

Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu berhasil melampaui target penerimaan PNBP tahun 2024 dengan capaian Rp1,4 triliun, didorong kinerja positif dari berbagai sektor seperti pendidikan dan pengelolaan aset.

DJKN Lampung dan Bengkulu tengah mengidentifikasi aset negara berupa lahan untuk mendukung program pemerintah membangun 3 juta hunian, termasuk lahan hasil sitaan, dengan fokus pada status administrasi, hukum, dan fisik lahan.