Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ATR/BPN untuk melacak aset-aset negara yang konsesinya telah habis, dengan potensi nilai mencapai 1 triliun dolar AS.

Pemerintah Provinsi Papua Barat resmi menyerahkan aset senilai Rp6,6 triliun kepada Papua Barat Daya, menandai tahap krusial transisi administrasi pembentukan provinsi ke-38.

Anggota Komisi II DPR, Mohammad Toha, mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menarik aset negara yang dikuasai swasta dan meminta pendataan aset negara secara menyeluruh.

KPK mendesak DPR RI untuk segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi dan memulihkan aset negara, sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto berencana menarik aset negara yang dikuasai swasta, didasari oleh UUD 45 dan setelah berkonsultasi dengan hakim agung, dengan sengketa lahan Hotel Sultan sebagai salah satu contoh kasus.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan potensi aset Danantara Investment Management Agency yang mencapai lebih dari US$1 triliun, mendorong manajemen yang profesional dan transparan.

Kejari Ogan Komering Ilir mengembalikan 147 unit kendaraan roda empat senilai Rp8,8 miliar kepada Pemkab OKI, setelah ditemukan adanya penyimpangan penggunaan aset daerah.

Kejaksaan Tinggi Riau resmi selidiki dugaan korupsi penguasaan pabrik kelapa sawit di Bengkalis senilai Rp1,347 triliun yang telah dikuasai pihak swasta selama sembilan tahun tanpa dasar hukum.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) berhasil mengamankan aset negara senilai triliunan rupiah berkat kerja sama lintas sektor, dan memberikan penghargaan kepada para pihak yang berpartisipasi.

KPK memeriksa kembali Hasbi Hasan, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan MA setelah ia divonis enam tahun penjara dalam kasus suap.

Setelah 19 tahun sengketa hukum, Kejati Jateng resmi serahkan pengelolaan kompleks Kebondalem kepada Pemkab Banyumas, menandai berakhirnya konflik dengan PT GCG.

PT KAI Divre I Sumut berhasil menyelamatkan aset senilai Rp35,49 miliar dari penguasaan ilegal dua tersangka korupsi yang telah ditahan Kejari Medan.

Pengamat hukum minta pemerintah perketat tata kelola Danantara untuk mencegah potensi korupsi besar-besaran pada pengelolaan aset negara senilai lebih dari 900 miliar dolar AS.

PT Produksi Film Negara (PFN) secara konsisten mendukung proses hukum terkait penyerobotan tanah milik negara di Jalan Kapten Pierre Tendean, Jakarta Selatan, yang telah mereka miliki sejak 1960.

Menteri PUPR, Dody Hanggodo, optimistis bahwa Danantara, dana abadi Indonesia, akan menjadi penggerak utama investasi infrastruktur nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembentukan BPI Danantara dinilai Haji Isam sebagai langkah krusial dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan pengelolaan aset negara senilai Rp14 ribu triliun untuk proyek-proyek strategis.

Presiden Prabowo Subianto resmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai sovereign wealth fund Indonesia untuk konsolidasi aset negara dan bangun industri strategis.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai instrumen pembangunan nasional untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Indonesia demi kesejahteraan rakyat.

Ekonom UGM, Eddy Junarsin, menilai BPI Danantara berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara dari BUMN, sekaligus mengurangi potensi moral hazard.

PSI menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai langkah strategis dan kreatif untuk menjaga perekonomian Indonesia di tengah tantangan global.