Kementerian Sosial memastikan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Padjadjaran tetap berada di Kompleks Wyata Guna, Bandung, meskipun ada rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi yang sama.

Pemerintah Kota Pekanbaru tengah menelusuri keberadaan 200 unit mobil dinas yang hilang dan belum dikembalikan, melibatkan Kejari jika perlu untuk pemulihan aset negara.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyerahkan sertifikat tanah seluas 97,138 hektare kepada UINSU Medan untuk pengembangan kampus, ditandai sebagai langkah penting dalam memperkuat legalitas aset dan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengelolaan aset negara di GBK Senayan dan Kemayoran akan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara, dengan nilai aset mencapai triliunan dolar AS.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ATR/BPN untuk melacak aset-aset negara yang konsesinya telah habis, dengan potensi nilai mencapai 1 triliun dolar AS.

Pemerintah Provinsi Papua Barat resmi menyerahkan aset senilai Rp6,6 triliun kepada Papua Barat Daya, menandai tahap krusial transisi administrasi pembentukan provinsi ke-38.

Anggota Komisi II DPR, Mohammad Toha, mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menarik aset negara yang dikuasai swasta dan meminta pendataan aset negara secara menyeluruh.

KPK mendesak DPR RI untuk segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi dan memulihkan aset negara, sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto berencana menarik aset negara yang dikuasai swasta, didasari oleh UUD 45 dan setelah berkonsultasi dengan hakim agung, dengan sengketa lahan Hotel Sultan sebagai salah satu contoh kasus.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan potensi aset Danantara Investment Management Agency yang mencapai lebih dari US$1 triliun, mendorong manajemen yang profesional dan transparan.

Pemerintah Kota Surabaya menerima hibah aset senilai Rp11,75 miliar berupa tujuh apartemen, satu tanah dan bangunan dari KPK untuk pemberdayaan ekonomi warga miskin.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia menempati peringkat ke-6 sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) terkuat dunia dengan total aset mencapai US$ 983 miliar, mengungguli beberapa SWF tertua.

Kerja sama KAI Daop 6 Yogyakarta dan Kejari Sleman berhasil mengamankan aset negara berupa lahan seluas 1.388 meter persegi di Sleman yang sebelumnya dimanfaatkan tanpa izin.

Kejaksaan Agung resmi menitipkan 221.868,42 hektare lahan sawit PT Duta Palma Group kepada Kementerian BUMN untuk pengelolaan yang berkelanjutan dan transparan, demi menjaga produktivitas dan lapangan kerja.

Setelah 19 tahun sengketa hukum, Kejati Jateng resmi serahkan pengelolaan kompleks Kebondalem kepada Pemkab Banyumas, menandai berakhirnya konflik dengan PT GCG.

PT KAI Divre I Sumut berhasil menyelamatkan aset senilai Rp35,49 miliar dari penguasaan ilegal dua tersangka korupsi yang telah ditahan Kejari Medan.

Pengamat hukum minta pemerintah perketat tata kelola Danantara untuk mencegah potensi korupsi besar-besaran pada pengelolaan aset negara senilai lebih dari 900 miliar dolar AS.

PT Produksi Film Negara (PFN) secara konsisten mendukung proses hukum terkait penyerobotan tanah milik negara di Jalan Kapten Pierre Tendean, Jakarta Selatan, yang telah mereka miliki sejak 1960.

Menteri PUPR, Dody Hanggodo, optimistis bahwa Danantara, dana abadi Indonesia, akan menjadi penggerak utama investasi infrastruktur nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembentukan BPI Danantara dinilai Haji Isam sebagai langkah krusial dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan pengelolaan aset negara senilai Rp14 ribu triliun untuk proyek-proyek strategis.